Hibata.id – Tambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo kian menggila. Jika sebelumnya Pohuwato menjadi episentrum, kini giliran Boalemo yang dibombardir aktivitas tambang ilegal. Operasi ini berlangsung terang-terangan, seolah tanpa hambatan. Aparat penegak hukum (APH) terkesan tak berdaya—atau membiarkannya terjadi.
Informasi yang dihimpun mengungkap bahwa tambang ilegal Dulupi bukan sekadar usaha kecil-kecilan. Ada jaringan kuat yang mengendalikan, dengan aliran dana besar hasil eksploitasi ilegal. Struktur mereka terorganisir, memastikan bisnis kotor ini tetap aman dari intervensi hukum.
Seorang sumber yang enggan disebut namanya menyebut bahwa para penambang ilegal diwajibkan membayar uang “atensi” demi kelancaran operasi. Uang ini kemudian dikumpulkan dan disalurkan ke pihak yang lebih tinggi dalam jaringan tersebut.
Salah satu nama yang mencuat dalam pusaran dana PETI Dulupi ini adalah orang yang berinsial AI, yang diketahui merupakan mantan Presiden BEM di salah satu universitas di Gorontalo. AI diduga sebagai pengumpul kontribusi dari para penambang di Dulupi. Tugasnya mengumpulkan setoran sebelum meneruskannya ke atasan dalam jaringan ini.
“AI itu cuman penghubung. Dia bekerja untuk seseorang yang disebut-sebut sebagai koordinator PETI di Pohuwato. Semua dana yang dikumpulkannya langsung disetor ke orang tersebut,” kata seorang sumber, Selasa (27/03/2025).
Namun, peran AI bukanlah yang paling dominan. Ia hanyalah bagian dari rantai distribusi uang yang lebih besar. Setelah terkumpul, dana itu diduga diserahkan ke sosok yang disebut-sebut juga memegang kendali PETI di Pohuwato. AI diduga bertugas mengantarkan uang tersebut ke lokasi yang telah ditentukan.
Ironisnya, meski informasi tentang tambang ilegal ini telah menyebar luas, tak ada tindakan tegas dari aparat. Pembiaran ini memperkuat dugaan bahwa ada pihak yang berkepentingan dalam bisnis tambang ilegal ini.
Dampaknya tak main-main. Lahan rusak, air tercemar merkuri, dan keanekaragaman hayati lenyap akibat eksploitasi ilegal ini. Jika terus dibiarkan, wilayah seperti Dengilo, Pohuwato, bisa berubah menjadi zona bencana ekologis yang tak bisa dipulihkan.
Hibata.id telah berupaya menghubungi AI melalui WhatsApp, pada Rabu (27/03/2025) kemarin, untuk mempertanyakan semua tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum—apakah mereka akan bertindak tegas atau sekadar menjadi penonton? Masyarakat kini menunggu jawabannya.
