Hibata.id – Kondisi lingkungan di Kecamatan Popayato Induk, Kabupaten Pohuwato, semakin mengkhawatirkan. Tanah yang dulunya subur dan air yang jernih kini berubah menjadi ancaman bagi masyarakat.
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terus beroperasi tanpa pengawasan telah merusak lingkungan secara masif yang menyebabkan Popayato alami krisis air bersih dan mengancam kelangsungan hidup warga setempat.
Sarif Husa, seorang pemuda asal Popayato mengaku geram dengan kondisi tersebut. Alumni Universitas Pohuwato (UNIPO) tidak ingin hanya tinggal diam dengan kondisi mereka. Ia minta Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum (APH) jangan tutup mata.
Ia aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk tambang ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan. Namun, perjuangan tersebut seolah sia-sia. Jeritan masyarakat diabaikan oleh pihak berwenang yang seharusnya bertindak.
“Krisis air bersih bukan lagi sekadar isu, tetapi ancaman nyata yang kami hadapi setiap hari. Beberapa desa di Kecamatan Popayato Induk sudah terdampak langsung. Air yang dulunya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi racun yang perlahan membunuh kami,” ungkap Sarif.
Yang lebih menyakitkan, kata Sarif, adalah sikap pemerintah daerah (Pemda) dan APH yang dinilai tidak bertindak tegas. Bukannya menghentikan aktivitas tambang ilegal, mereka justru terkesan membiarkan kondisi ini semakin parah.
Sementara, kata dia, mafia tambang terus mengeruk keuntungan, rakyat Popayato Induk justru dibiarkan berjuang sendiri dalam penderitaan. Ia bilang, jika sudah tidak ada lagi tempat untuk mengadu, dan setiap pengaduan tetap tidak didengar, maka masyarakat akan saling bertikai.
“Tidak semua dari kami menambang, sebagian besar bertani dan melaut. Kami butuh air bersih! Jika hak hidup kami terus diinjak-injak, jangan salahkan kami jika akhirnya terjadi kekerasan,” tegas Sarif.
Pernyataan tersebut, menurut Sarif, bukan sekadar ancaman kosong. Situasi di Popayato Induk adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika tidak segera ditangani, konflik sosial tak terhindarkan.
“APH dan pemerintah daerah jangan pura-pura tidak tahu. Kami meminta segera hentikan semua aktivitas PETI di Kabupaten Pohuwato, khususnya di wilayah Popayato,” tegasnya.
Ia juga mendesak tangkap dan adili semua mafia tambang ilegal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan pulihkan sumber air bersih yang telah dirusak akibat aktivitas PETI. Ia juga minta tindak tegas aparat dan pejabat yang terlibat dalam pembiaran tambang ilegal ini.
“Jika tuntutan ini terus diabaikan, maka jangan salahkan rakyat jika mereka turun ke jalan dengan cara mereka sendiri. Popayato Induk sudah sekarat. Rakyat sudah berada di ujung kesabaran,” ucapnya.
Ia mengingatkan, pemerintah dan APH harus memilih: bertindak sekarang atau bersiap menghadapi kemarahan rakyat yang tak bisa lagi dibendung. Ia menegaskan, warga Popayato menunggu jawaban nyata dari pemerintah dan APH.
“Kini, keputusan ada di tangan pihak berwenang. Apakah mereka akan bertindak untuk menyelamatkan rakyat atau tetap membiarkan penderitaan ini berlanjut? Rakyat menunggu jawaban yang nyata,” pungkasnya.
