Oleh: Syahril Razak – Pemuda Asal Popayato
Hibata.id – Ketika aparat negara kehilangan kepekaan terhadap jeritan rakyat, maka hukum berubah menjadi sekadar formalitas. Itulah yang kini dirasakan masyarakat Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Penegakan hukum di wilayah ini bukan hanya lemah, tetapi terkesan tidak bernyawa. Kepolisian, pemerintah daerah, hingga lembaga legislatif, seakan sibuk memelihara birokrasi ketimbang menegakkan keadilan.
Fenomena tambang emas ilegal yang makin marak di berbagai titik, dari Desa Teratai hingga Potabo, menjadi cermin buram wajah pemerintahan lokal. Di tengah kerusakan lingkungan yang meluas, aparat hukum tampak bungkam. Mereka hadir, tapi tidak bertindak. Mereka melihat, tapi enggan menyentuh sumber masalah. Laporan-laporan masyarakat—yang mestinya dijadikan dasar tindakan—justru kerap berakhir tanpa hasil.
Kondisi ini mengarah pada satu kesimpulan menyedihkan: institusi Polri di Pohuwato tengah kehilangan kepercayaan publik. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan hukum tunduk di hadapan kekuasaan dan kepentingan ekonomi segelintir orang. Ketika tambang-tambang ilegal beroperasi telanjang di depan kantor polisi, dan tak satu pun ekskavator dihentikan, kita patut bertanya: apakah aparat masih punya keberanian?
Namun, bukan hanya kepolisian yang harus dikritisi. Pemerintah daerah juga tak kalah gagap. Mereka memang punya program pembangunan dan agenda kesejahteraan, tetapi gagal menangani akar masalah. Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi karena kelalaian, tetapi karena pembiaran sistemik. Alih-alih mengambil langkah konkret, pemerintah cenderung melempar tanggung jawab kepada pihak lain.
Yang lebih menyedihkan adalah sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato. Di saat rakyat menjerit karena tanah dirampas dan alam rusak, para wakil rakyat justru tenggelam dalam seremoni dan rapat-rapat formal. Alih-alih memperjuangkan suara konstituen, mereka seolah berlomba menjaga kenyamanan posisi politik masing-masing.
Ketidakpekaan ini bisa berujung fatal. Tragedi pembakaran Kantor Bupati Pohuwato beberapa tahun lalu seharusnya menjadi pengingat bahwa tekanan sosial bisa meledak kapan saja. Ketika kanal hukum dan politik tidak lagi dipercaya, masyarakat akan mencari jalan mereka sendiri—dan itu jarang berakhir damai.
Harapan kini hanya bisa diletakkan pada kesadaran kolektif masyarakat, terutama generasi muda. Mereka yang tak punya kepentingan politik, tetapi masih memegang teguh idealisme dan nalar sehat, perlu mengambil peran. Menegur, mendesak, dan jika perlu, menggugat sistem yang mandul.
Pohuwato tidak kekurangan regulasi, tidak kekurangan aparat, dan tidak kekurangan struktur pemerintahan. Yang hilang adalah keberanian dan integritas.
Tanpa itu, jangan salahkan rakyat jika suatu saat mereka merasa lebih baik bertindak sendiri. Sebab keadilan yang dikhianati terlalu lama, pada akhirnya akan menuntut pembalasan—dengan atau tanpa restu negara.
