Hibata.id – Polda Gorontalo Bersama Polres Pohuwato dikabarkan sedang membuat Tim Gabungan Bersama untuk melakukan penindakan di semua aktivitas pertambangan emas tanpa izin di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno ketika dihubungi Hibata.id, melalui pesan WhatsApp pada Senin (10/2/2025). Menurutnya, pembentukan Tim Gabungan itu karena aktivitas PETI di Pohuwato makin menggila.
“Kami lagi buat Tim Gabungan bersama Polda Gorontalo,” kata AKBP Winarno sambil membenarkan bahwa Tim Gabungan itu akan melakukan penindakan terhadap semua aktivitas PETI di Pohuwato yang sampai hari ini masih beroperasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Aktivis Milenial Provinsi Gorontalo (GAM-PG) Amin Suleman dengan tegas mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi. Desakan ini dilontarkan menyusul semakin maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pohuwato yang dianggap tidak terkendali.
Amin Suleman menilai kepemimpinan Kapolda Gorontalo selama ini gagal menanggulangi masalah tambang ilegal, yang semakin menggila di wilayah tersebut. Terutama, menurutnya, penggunaan alat berat seperti eskavator yang semakin intensif di lokasi-lokasi pertambangan ilegal.
“Kami menilai Kapolda tidak mampu menertibkan aktivitas tambang ilegal yang terus berkembang pesat. Malah, aktivitas tersebut semakin menggila dengan alat berat yang terus beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pihak kepolisian,” ujar Amin dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (9/2/2025).
Menurut Amin, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah isu yang beredar mengenai keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian di Gorontalo dalam bisnis tambang ilegal. Mulai dari Kapolsek hingga ajudan Kapolda, diduga ikut terlibat, menambah panjang daftar pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum di daerah tersebut.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Tugas kepolisian adalah menjaga penegakan hukum, tetapi jika oknum-oknum aparat terlibat dalam aktivitas ilegal, maka sudah saatnya Kapolri turun tangan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin runtuh,” tegas Amin.
Selain meminta tindakan tegas dari Kapolri, Amin juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turut menyelesaikan masalah ini. Aktivitas tambang ilegal, menurutnya, berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial yang lebih besar di tengah masyarakat.
“Pemberantasan tambang ilegal ini bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga soal keadilan bagi warga Gorontalo yang menjadi korban. Kami menduga ada oknum yang bermain mata dengan penambang ilegal demi keuntungan pribadi, yang tentunya merugikan masyarakat luas,” lanjut Amin.
Ia menekankan bahwa Presiden harus melihat persoalan ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan lingkungan. Jika Kapolda Gorontalo tidak mampu menangani persoalan ini dengan serius, Amin berpendapat sudah saatnya ada pergantian pucuk pimpinan di kepolisian daerah tersebut.
“Jika Kapolda tidak mampu menegakkan hukum dengan tegas, sudah sepantasnya ia diganti dengan sosok yang lebih berani dan bersih dari praktik-praktik tidak terpuji ini. Kami, masyarakat Gorontalo yang mendambakan penegakan hukum yang adil dan transparan, menunggu respons tegas dari Kapolri dan Presiden Prabowo,” tandasnya.
