Hibata.id – Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan BUMN lebih efisien, transparan, dan berkontribusi besar terhadap keuangan negara.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengatakan penghapusan tantiem akan memperkuat kinerja BUMN sekaligus menghemat anggaran dalam jumlah signifikan.
“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan, penghapusan tantiem harus segera dilaksanakan. Cita-cita presiden untuk menjadikan BUMN lebih menguntungkan perlu dimengerti dan dijalankan oleh para pembantunya,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Nasim, dana yang selama ini digunakan untuk pembayaran tantiem dapat dialihkan ke program produktif, penguatan modal kerja BUMN, atau pembangunan infrastruktur nasional.
Ia menegaskan, pidato Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bagi BUMN agar fokus pada peningkatan laba dan pemberian dividen optimal, bukan membebani perusahaan dengan biaya tambahan.
“Jika kebijakan penghapusan tantiem terealisasi, pemerintah berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah setiap tahun. Dana itu bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, subsidi sektor strategis, maupun pembangunan nasional,” katanya.
Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Legislator dari Fraksi PKB itu berharap Menteri BUMN bersama jajaran direksi segera merespons arahan Presiden dengan kebijakan konkret.
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan di luar gaji serta tunjangan.
Selama ini, pemberian tantiem di BUMN kerap dipersoalkan publik karena tidak selalu sejalan dengan kinerja perusahaan yang stagnan atau merugi.
Dengan dihapusnya tantiem, DPR menilai BUMN akan terdorong bekerja lebih profesional dan fokus memperkuat kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
