Hibata.id – Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan empat pulau—Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang—masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan ini diumumkan dalam rapat terbatas yang digelar secara virtual pada Selasa (17/6/2025).
Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam video conference yang dihadiri para pejabat pusat dan daerah. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, turut hadir dan menandatangani kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian administratif antardaerah.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Prinsip kita satu, dalam NKRI. Jika sudah ada pemahaman bersama, itu sangat baik. Kita juga perlu memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun spekulasi,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara mengingatkan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk sektor pertanian, berada dalam tren positif dan perlu ditopang oleh ketertiban administrasi wilayah.
Dokumen Historis Ditemukan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa keputusan ini memperkuat hasil temuan dokumen lama yang selama ini kurang diperhatikan.
Dokumen tersebut adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
“Berdasarkan penelusuran Pak Mendagri, ditemukan dokumen lama dari masa Gubernur Sumut Raja Inal Siregar yang menyetujui bahwa empat pulau tersebut masuk ke Aceh,” ujar Dasco di hadapan Presiden.
Empat pulau yang kini resmi menjadi bagian Provinsi Aceh sebelumnya berada di kawasan perbatasan administrasi antara Aceh dan Sumatera Utara.
Penetapan ini diharapkan mengakhiri perbedaan interpretasi wilayah yang sempat menjadi diskusi antardaerah selama beberapa tahun terakhir.
Keputusan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempertegas batas wilayah administrasi dan menjaga stabilitas nasional.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa komunikasi yang transparan kepada masyarakat menjadi kunci untuk menjaga suasana tetap kondusif dan produktif.
