Hibata.id – Proyek pelebaran Jalan Brigjen Piola Isa di Gorontalo dipacu cepat. Namun, di balik klaim percepatan pembangunan, keselamatan publik tampak terabaikan.
Pantauan Jumat (20/2/2026) menunjukkan kabel listrik menjuntai rendah di depan TK Aisyiyah Bustanul Athfal. Sebagian kusut, sebagian melintang tepat di jalur anak-anak yang setiap hari lalu-lalang.
Risiko nyata mengintai: anak-anak usia dini belum memahami bahaya listrik. Sentuhan kabel, korsleting, atau kendaraan yang tersangkut bisa memicu kecelakaan.
Percikan api akibat kabel tersangkut kendaraan antar-jemput juga menjadi ancaman nyata bagi siswa, guru, dan pengguna jalan.
Secara prinsip, pelebaran jalan harus disertai relokasi dan penataan utilitas. Standar keselamatan menuntut koordinasi lintas instansi agar infrastruktur baru tidak membahayakan masyarakat.
Namun kenyataannya, kabel-kabel di depan sekolah dibiarkan menggantung.
Sejumlah wali murid menyatakan kekhawatiran. “Ini sekolah anak-anak. Seharusnya jadi prioritas pengamanan. Jangan tunggu ada korban baru bergerak,” kata seorang orang tua siswa.
Kontras terlihat sekitar 100 meter dari lokasi sekolah, di kawasan kediaman Gubernur Gorontalo, di mana kabel tertata rapi.
Pertanyaan muncul: apakah pengamanan utilitas hanya diprioritaskan di area tertentu, sementara lingkungan pendidikan luput dari perhatian?
Ketua Lembaga Pengawas Pemerintah Provinsi Gorontalo (LP3G), Deno Djarai, mengaku geram dengan kondisi kabel listrik dan telekomunikasi yang menjuntai rendah di depan TK Aisyiyah.
Menurut Deno, kabel yang menggantung tepat di jalur anak-anak itu membahayakan keselamatan mereka.
“Ini bukan soal kerapian, tapi keselamatan anak-anak. Jangan sampai ada korban baru semua pihak bergerak,” ujarnya.
Deno menilai kondisi ini terkait proyek pelebaran jalan provinsi yang digarap Pemerintah Provinsi Gorontalo. Proyek infrastruktur seharusnya dibarengi penataan ulang jaringan utilitas agar risiko baru tidak muncul.
Ia juga menyebut sebagian kabel milik Telkom Indonesia, sehingga perusahaan berkewajiban segera merapikannya.
“Kalau memang milik Telkom, tentu mereka harus bertanggung jawab,” kata Deno.
Sorotan Deno semakin tajam karena kontras kondisi di sekitar rumah pribadi gubernur, sekitar 100 meter dari sekolah. Kabel di sana tertata rapi.
“Kalau di satu titik bisa rapi, seharusnya di depan sekolah juga bisa ditata dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR-PRKP Provinsi Gorontalo, Ikbal Hasan, menjelaskan kabel yang masih menggantung merupakan ekses penanganan darurat vendor selama konstruksi pelebaran jalan 2025.
Penataan ulang utilitas, menurut dia, bukan bagian anggaran pelebaran jalan, melainkan tanggung jawab vendor.
“Pelebaran jalan adalah tanggung jawab Dinas PUPR-PRKP. Perapian tiang dan kabel yang belum tertata rapi menjadi tanggung jawab vendor,” jelas Ikbal.
Ia menegaskan sebagian kabel di depan sekolah memang milik Telkom, sebagian lain milik vendor lain, dan berisi jaringan optik, TV kabel, serta telekomunikasi lain.
Ia bilang, koordinasi antara Dinas dan vendor sudah berlangsung sejak September tahun lalu, intensif pasca-proyek rampung awal tahun ini.
“Langkah taktis dimulai dengan identifikasi kebutuhan perapian tiang dan kabel, dijadwalkan mulai besok dengan pendampingan Dinas agar penataan lebih komprehensif,” ucapnya.
Meski begitu, publik menilai penjelasan itu belum menuntaskan persoalan. Keselamatan anak-anak di depan sekolah tak bisa menunggu proses administratif.
Pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pelebaran badan jalan; penataan jaringan utilitas adalah bagian tak terpisahkan dari kualitas proyek.
Hingga berita ini diturunkan, Telkom belum memberi tanggapan resmi terhadap sorotan tersebut.
