Hibata.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang masuk dalam 10 besar nasional.
Penghargaan tersebut disampaikan langsung Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Acara tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Mendagri menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran vital dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui peningkatan jumlah uang yang beredar.
“Kami mengapresiasi daerah-daerah dengan realisasi APBD tertinggi. Ini menunjukkan kerja konkret dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ujar Tito.
Gorontalo Masuk 10 Besar Nasional Realisasi APBD
Berdasarkan data resmi Kemendagri per 7 Mei 2025, Provinsi Gorontalo mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar 28,84 persen, dan berhasil masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi tertinggi. Peringkat ini menunjukkan soliditas visi-misi pembangunan di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail.
Adapun provinsi lainnya yang masuk daftar tersebut antara lain Papua Tengah (39,08 persen), Kalimantan Barat (35,92 persen), Jawa Barat (32,94 persen), Sumatera Utara (30,65 persen), DI Yogyakarta (29,76 persen), Sulawesi Selatan (29,11 persen), Kalimantan Utara (28,76 persen), Bangka Belitung (27,64 persen), dan Bali (27,50 persen).
Pengamat menilai capaian ini tak lepas dari kemampuan Gusnar Ismail dalam menyatukan persepsi pembangunan lintas kabupaten dan kota di Gorontalo. Koordinasi intensif dan pendekatan kolaboratif dengan para bupati dan wali kota dinilai mempercepat eksekusi program prioritas daerah.
“Stabilitas komunikasi lintas sektor dan kesamaan arah pembangunan lima tahun ke depan membuat para kepala daerah nyaman dan mendukung penuh agenda strategis Gubernur,” ungkap seorang analis kebijakan publik dari Universitas Negeri Gorontalo.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memberikan catatan kepada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya masih rendah. Di tingkat provinsi, Papua Pegunungan mencatat capaian terendah yakni 7,24 persen, disusul Lampung (8,83 persen), dan Papua Barat Daya (9,25 persen).
Untuk tingkat kabupaten, daerah seperti Batanghari (0,14 persen), Jayawijaya (0,35 persen), dan Lumajang (1,11 persen) menjadi sorotan. Sedangkan untuk tingkat kota, Tual hanya mencatat realisasi 0,19 persen, Subulussalam (7,38 persen), dan Yogyakarta (9,37 persen).
