Hibata.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Lolly Junus, menyerap aspirasi masyarakat pada kegiatan reses di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (23/10/2025).
Kehadirannya mendapat sambutan positif dari pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha setempat.
Dalam dialog bersama warga, Lolly menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) guna mendengar kebutuhan masyarakat.
“Saya hadir di Padengo untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan saya perjuangkan di persidangan DPRD Provinsi Gorontalo. Ini adalah tanggung jawab kami kepada rakyat,” ujar Lolly.
Pada kesempatan itu, Lolly turut menyosialisasikan program aspirasi DPRD yang dapat diakses masyarakat, termasuk bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Bantuan UMKM bisa diakses masyarakat selama memenuhi persyaratan administratif. Harus ada proposal usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB),” jelasnya.
Usulan SIM Gratis untuk Pengemudi Bentor
Aspirasi paling menonjol datang dari Kepala Lingkungan II Kelurahan Padengo yang mewakili para pengemudi bentor (becak motor).
Ia meminta program SIM gratis karena banyak pengemudi mengalami kendala saat pemeriksaan di jalan.
“Di sini banyak warga yang bekerja sebagai pengemudi bentor. Kami berharap ada program SIM gratis agar mereka tidak kesulitan saat razia,” katanya.
Selain itu, warga juga mengusulkan:
- pemasangan lampu jalan di titik rawan kecelakaan,
- kejelasan program Mahayani dan jambanisasi,
- perbaikan lapangan voli sebagai fasilitas olahraga masyarakat.
Tindak Lanjut Aspirasi
Reses berlangsung interaktif dengan berbagai saran dan keluhan masyarakat. Lolly berjanji menindaklanjuti seluruh aspirasi itu melalui mekanisme resmi DPRD.
“Semua aspirasi sudah kami catat. Saya akan membawa ini ke pembahasan di tingkat provinsi agar mendapat tindak lanjut,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara bertahap dan proporsional sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
