Hibata.id – Alasan di balik keputusan mantan Wali Kota Kotamobagu dua periode, Tatong Bara, meninggalkan Partai Nasdem dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya terungkap.
Tatong kini resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Utara, setelah sebelumnya menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pakar DPW Nasdem Sulawesi Utara.
Fakta ini terungkap dalam tayangan podcast Bocor Alus Politik di kanal Tempo, Sabtu (4/10/2025), berjudul “Peran Jokowi di PSI dan Dualisme PPP.”
Dalam acara tersebut, jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, mengulas dinamika internal Nasdem pasca-kekalahan partai itu pada Pilpres 2024.
Menurut Cica, setelah kekalahan tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengalami kendala dalam pengelolaan logistik dan konsolidasi partai.
Situasi itu menyebabkan banyak kader merasa terabaikan menjelang Pilkada Serentak 2024, termasuk Tatong Bara.
“Mantan Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, waktu itu tidak diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara,” ujar Cica dalam podcast tersebut.
Kondisi tersebut menjadi titik balik bagi Tatong Bara. Pada Mei 2025, ia secara resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem.
Tidak lama setelah itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memberikan kepercayaan kepada Tatong untuk memimpin DPW PSI Sulawesi Utara.
Langkah Tatong dianggap sebagai bagian dari upaya PSI memperkuat basis politik di kawasan timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara yang memiliki potensi pemilih muda dan perempuan cukup besar.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Hibata.id masih berupaya mengonfirmasi langsung kepada Tatong Bara melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapat tanggapan.
Tatong Bara dikenal sebagai figur perempuan kepala daerah yang sukses memimpin Kota Kotamobagu selama dua periode.
Di bawah kepemimpinannya, daerah tersebut mencatat sejumlah kemajuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif.
Kepindahannya ke PSI menambah daftar tokoh daerah yang bergabung dengan partai berlambang mawar merah tersebut menjelang Pilkada 2025.
