Hibata.id – Kabar kurang menggembirakan datang dari pusat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Dampaknya terasa langsung ke Gorontalo, yang harus rela kehilangan 13,71 persen atau setara Rp174,29 miliar dari jatah anggarannya.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, membenarkan kabar ini saat dikonfirmasi Kamis (10/10/2025).
“Kalau Provinsi untuk TKD dipotong 13,71 persen atau Rp174,291 miliar,” ungkap Sukril.
Dari data yang diterima, pemangkasan terjadi di tiga pos utama.
-
Dana Bagi Hasil (DBH) turun 52,19 persen atau sekitar Rp16,92 miliar.
-
Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong 18 persen atau Rp180,57 miliar.
-
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan dan pekerjaan umum bahkan dihapus sepenuhnya.
Menurut Sukril, kebijakan ini membuat sejumlah rencana Pemprov terganggu.
“Program prioritas Pemprov akan terganggu, sebagian bahkan tidak bisa dilaksanakan. Untuk beberapa dinas, kemungkinan anggaran yang tersisa hanya cukup untuk belanja operasional,” jelasnya.
Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Idah Syahidah bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) sudah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa. Namun, hasilnya belum sesuai harapan.
“Jawaban dari pusat, gunakan dulu anggaran yang ada. Kalau nanti ada kenaikan penerimaan pajak, akan diupayakan tambahan,” terang Sukril.
Sukril memastikan, angka yang diajukan dalam RAPBD 2026 nanti sudah disesuaikan dengan pemotongan tersebut. Saat ini, Badan Keuangan sedang melakukan reviu RKA di setiap OPD agar program tetap realistis dengan kondisi fiskal yang ada.
Kebijakan ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan anggaran. Sebagian program strategis berpotensi ditunda, namun pemerintah daerah tetap diminta kreatif mencari sumber penerimaan baru.
Kemenkeu menilai, langkah efisiensi ini penting untuk menjaga keseimbangan APBN 2026 dan mendorong daerah lebih mandiri secara fiskal.
Meski menghadapi tekanan fiskal cukup berat, Pemprov Gorontalo memastikan pelayanan publik dan program prioritas tidak akan berhenti total.
“Ini tantangan berat, tetapi kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan memastikan program prioritas tidak sepenuhnya berhenti,” tutup Sukril.
