Hibata.id – Tambahan penghasilan pegawai atau TPP bukanlah “uang jatuh dari langit.” Begitu kata Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di kotanya, Jumat, 2 Mei 2025. Dalam pidato bernada tegas, Adhan menekankan bahwa TPP bukan hak mutlak, melainkan penghargaan yang harus ditebus dengan kinerja.
“TPP bukan hak dasar. Yang berhak menerima adalah mereka yang benar-benar bekerja,” ujar Adhan di hadapan para pejabat dan pegawai negeri yang hadir di acara tersebut.
Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Adhan mengaku gelisah melihat sebagian aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya yang menurutnya mulai lelah bekerja, tapi tetap berharap insentif mengalir tanpa hambatan. Ironisnya, Adhan menilai justru para tenaga honorer yang lebih menunjukkan etos kerja dan loyalitas di lapangan.
“Kalau dilihat, malah honorer yang lebih aktif dan siap kerja. ASN yang sudah terima TPP seharusnya lebih giat. Kalau tidak, publik bisa bertanya: untuk apa kita beri mereka insentif?” katanya dengan nada meninggi.
Tak berhenti sampai di situ. Adhan mengancam akan memublikasikan nama-nama ASN yang ia nilai tak mendukung pembangunan Kota Gorontalo. “Nanti saya umumkan ke media siapa saja pegawai yang hanya jadi beban. Masyarakat berhak tahu siapa yang benar-benar bekerja,” tukasnya.
Ancaman itu menjadi sinyal perubahan arah kebijakan. Pemerintah Kota Gorontalo tengah menyusun indikator kinerja yang lebih ketat dan objektif sebagai dasar pemberian TPP. Penyesuaian ini, kata Adhan, juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya pulih.
“Kalau keuangan sudah stabil, tentu kita pertimbangkan kenaikan TPP. Tapi sekarang ini saya tidak mau memaksakan penghargaan dalam situasi yang belum memungkinkan,” ucapnya.
Adhan berharap seluruh ASN maupun tenaga honorer bisa memahami arah kebijakan ini dan tetap menunjukkan dedikasi. “Pembangunan kota ini tak akan maju kalau hanya bergantung pada segelintir orang yang sungguh-sungguh. Semua harus terlibat, semua harus bergerak,” ujarnya menutup.
