Hibata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Tengah Tahun Anggaran 2024, Senin (21/4/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buton Tengah, Sa’al Musrimin, didampingi Wakil Ketua I Mazaluddin, Wakil Ketua II Rusli, serta Wakil Bupati Buton Tengah, Adam Basan.
Tiga fraksi menyampaikan pandangan umum atas LKPJ Bupati melalui juru bicara masing-masing, menyoroti capaian positif sekaligus memberi catatan terhadap tantangan yang masih dihadapi Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Tengah.
Fraksi Nasional Demokrat Apresiasi Kinerja Fiskal
Fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicara Samirun, S.Pd memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan daerah yang melampaui target, yakni mencapai Rp738,15 miliar atau 101,75 persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tercatat mencapai Rp21,96 miliar atau 117,90 persen dari target tahun 2024.
“Secara faktual, ini menunjukkan bahwa Pemda Buton Tengah memiliki kemampuan manajerial dalam menjaga stabilitas arus kas daerah,” ujar Samirun.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian serapan belanja daerah sebesar Rp748,62 miliar atau 94,06 persen belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Persentase serapan anggaran tinggi harus disandingkan dengan evaluasi manfaatnya, apakah belanja tersebut efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Samirun juga menyoroti perlunya mengaitkan kinerja fiskal dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mencatat, pertumbuhan ekonomi Buteng berada pada angka 4,2 persen, masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,3 persen.
Angka kemiskinan Buteng juga masih tinggi, di kisaran 14,5 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 67, lebih rendah dari rata-rata provinsi sebesar 72,5. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 2,63 persen.
Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara: PDRB Buteng Menurun
Sementara itu, Fraksi Amanat Keadilan Bintang Nusantara melalui juru bicara Rasyid Sabi menyampaikan bahwa kinerja Pemda belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Hal ini terlihat dari tren penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam tiga tahun terakhir: 3,86 persen (2022), 3,53 persen (2023), dan turun lagi menjadi 3,32 persen di tahun 2024. Padahal, target pembangunan nasional untuk tahun 2024 adalah sebesar 5,3 persen.
Fraksi Gerindra Soroti Pajak Daerah dan Aset Tidak Produktif
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui juru bicara Laode Muslimin mengkritisi rendahnya realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 89,55 persen dari target. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp56 miliar disebut terjadi akibat kurang cermatnya penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
“Badan Pendapatan Daerah perlu menyiapkan strategi peningkatan penerimaan pajak melalui penataan ulang wajib pajak dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pemungutan pajak daerah,” tegas Laode.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aset daerah seperti pasar Labungkari dan pabrik rumput laut yang dibangun dengan dana tugas perbantuan APBN sebesar Rp18 miliar.
Laode mendesak agar aset-aset tersebut segera dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
