Hibata.id – Wakil Bupati Buton Tengah (Buteng), Muhammad Adam Basan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat yang tidak menghadiri sidang paripurna DPRD, Senin (21/4), di Gedung DPRD Buteng.
Pernyataan tersebut disampaikan Adam Basan menjelang penutupan sidang oleh Ketua DPRD Buteng, Saal Musrimin Haadi. Ia menilai ketidakhadiran para pejabat tersebut mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap agenda penting daerah.
“Sidang ini sangat penting karena membahas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Buteng Tahun Anggaran 2024, yang mencerminkan suara rakyat. Namun, ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD dan Camat tentu menjadi catatan tersendiri,” kata Adam Basan di hadapan peserta sidang.
Menurutnya, agenda paripurna DPRD tidak sekadar formalitas, melainkan forum yang mewakili aspirasi masyarakat Buton Tengah, terutama terkait program-program pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Saya tegaskan mulai saat ini, bila ada undangan paripurna DPRD, semua pimpinan OPD dan Camat wajib hadir. Jika tidak, kami tidak akan memberikan izin perjalanan dinas ke luar daerah,” ujarnya tegas.
Adam, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Buteng periode 2019–2024, juga menyesalkan ketidakhadiran seluruh Camat dalam sidang kali ini.
“Tidak satu pun Camat yang hadir hari ini. Ini tentu akan menjadi catatan penting dalam penilaian kedisiplinan pejabat wilayah,” imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya menghargai undangan resmi dari DPRD, terutama jika menyangkut penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, jika berhalangan hadir, seharusnya pimpinan OPD atau Camat dapat mengutus perwakilan.
“Undangan dari DPRD itu bukan sekadar formalitas. Ini menyangkut tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kalau tidak bisa hadir, bisa diwakilkan,” tegasnya.
Adam Basan juga berkomitmen akan melaporkan masalah kedisiplinan tersebut kepada Bupati Buteng, Dr. Azhari.
“Insya Allah saya akan sampaikan langsung kepada Bupati terkait rendahnya tingkat kedisiplinan beberapa OPD. Aspirasi rakyat tidak akan berarti jika pihak eksekutif tidak menunjukkan komitmen yang sama,” tandasnya.
Diketahui, dari total 32 OPD di lingkup Pemkab Buteng, hanya sebagian kecil yang hadir dalam sidang tersebut, bersama beberapa asisten dan kepala bagian (Kabag). Sidang ini membahas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buteng Tahun Anggaran 2024.
