Scroll untuk baca berita
Parlemen

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Dorong Pemantapan RPJMD 2025-2030

Avatar of Hibata.id✅
×

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Dorong Pemantapan RPJMD 2025-2030

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2030/Hibata.id
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2030/Hibata.id

Hibata.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2030, Senin (17/3/2025). Forum ini diharapkan menjadi wadah penyusunan program pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam keterangannya kepada media, La Ode Haimudin menekankan pentingnya efektivitas anggaran mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Baca Juga:  Pansus Tambang Deprov Gorontalo: Perusahaan Wajib Rutin Lapor ke DLH

“Dengan kondisi fiskal yang masih rendah, perlu ada penajaman dalam perencanaan program agar setiap anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Gorontalo benar-benar memberikan dampak maksimal,” ujar La Ode.

Salah satu fokus utama dalam RPJMD, lanjut La Ode, adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai, pengembangan UMKM menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca Juga:  Pansus LKPJ DPRD Gorontalo, Tinjau SMA Negeri 1 Limboto

“Kami mendorong agar UMKM tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional melalui transformasi digital sebagaimana yang dicanangkan Gubernur,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Forum konsultasi publik ini memiliki legal standing yang kuat dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. RPJMD yang dirancang harus benar-benar mencerminkan kebutuhan warga Gorontalo,” kata Gusnar.

Baca Juga:  Perjuangan Sunyi Ridwan Monoarfa Dorong “Paus Sastra” Diakui Negara

Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menyusun kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dengan memperhatikan sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel