Hibata.id – Tiga situs resmi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo menjadi sasaran peretasan. Aksi siber tersebut membuat tautan promosi judi online menyusup ke sejumlah subdomain kampus yang seharusnya menjadi ruang edukasi dan informasi digital.
Serangan ini sontak menimbulkan keprihatinan, mengingat lembaga pendidikan keagamaan sejatinya menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai moral sekaligus keamanan informasi.
Berdasarkan hasil penelusuran Hibata.id, tautan promosi judi daring itu muncul pada beberapa subdomain resmi kampus, antara lain:
pusatbahasa.iaingorontalo.co.id
hes-fs.iaingorontalo.co.id – Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
pai.iaingorontalo.co.id – Program Studi Pendidikan Agama Islam
Konten promosi perjudian daring tersebut jelas melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran dan promosi aktivitas judi di ruang digital.
Pihak IAIN Gorontalo membenarkan terjadinya peretasan pada sejumlah situs fakultas dan jurusan.
“Benar, beberapa situs fakultas dan jurusan di IAIN Gorontalo diretas dan disusupi tautan judi online,” kata Mutakin Ali, perwakilan Pusat Data IAIN Gorontalo, Senin (27/10/2025).
Menurut Mutakin, peretasan tersebut diduga berawal dari keteledoran pengelola situs yang tanpa sadar mengklik tautan iklan ilegal.
“Klik tersebut memungkinkan masuknya virus yang kemudian menyuntikkan konten promosi judi online ke dalam sistem website,” ujarnya.
Sebagai langkah tanggap darurat, tim Pusat Data IAIN Gorontalo langsung menonaktifkan seluruh situs terdampak dan melakukan pembersihan sistem secara menyeluruh.
“Kami sedang mendata dan menonaktifkan semua situs yang diretas untuk pembersihan total,” tambah Mutakin.
Selain itu, pihak kampus juga tengah berkoordinasi dengan penyedia layanan hosting serta pakar keamanan siber untuk memperkuat sistem perlindungan digital mereka.
Pegiat IT: Bukan Sekadar Kelalaian
Tanggapan juga datang dari pegiat teknologi informasi (IT) asal Gorontalo, Mais Nurdin, yang menilai kasus ini tidak semata akibat kelalaian operator TI, tetapi bisa jadi indikasi pembiaran terhadap potensi kebocoran data.
“Biasanya, ketika terjadi kebocoran data atau serangan siber, langkah utama yang harus segera dilakukan adalah memperbaiki celah kebocoran itu,” kata Mais.
Ia menegaskan, dalam praktik profesional, pengelola sistem harus memahami setiap konfigurasi dan aktivitas di dalam server.
“Artinya, tidak ada alasan untuk bingung mencari sumber kebocoran. Semua bisa dilacak jika sistem dikelola dengan baik,” tambahnya.
Mais juga mengungkapkan bahwa sejak 15 Oktober ia telah memberi sinyal dugaan kebocoran data kepada pihak kampus, namun belum melihat langkah konkret.
“Sudah ada informasi awal yang saya sampaikan, tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Pertanyaannya, ada apa? Mengapa belum juga diperbaiki?” pungkasnya.
Kejadian ini bukan hanya menyoal gangguan teknis, tetapi juga menyentuh aspek hukum dan reputasi lembaga.
Jika terbukti melanggar UU ITE, pihak yang bertanggung jawab berpotensi menghadapi hukuman pidana hingga 10 tahun penjara.
Para pakar menilai, IAIN Gorontalo harus segera menuntaskan investigasi internal serta memastikan seluruh sistem digital kampus benar-benar bersih sebelum diaktifkan kembali.
Mais pun berharap kampus segera melakukan audit keamanan siber secara berkala dan meningkatkan kompetensi para admin situs.
“Saya kira itu perlu,” tandasnya.
