Hibata.id – Gelombang protes terhadap proyek tambang emas kembali memanas. Aliansi Rakyat Anti Dominasi Oligarki (RADO) menggelar aksi di depan Mapolres Pohuwato, Selasa (19/8/2025), menuntut kejelasan penegakan hukum yang mereka nilai tidak adil dan berpihak pada kepentingan perusahaan tambang, khususnya Pani Gold Project (PGP).
Dalam orasinya, aktivis RADO, Mahmudin Mahmud, menuding aparat penegak hukum bertindak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ia menyoroti lambannya proses hukum dalam kasus kematian dua penambang di Tomula dan Potabo, yang sebelumnya telah dirilis oleh Polri namun hingga kini belum ada tindak lanjut konkret.
“Fakta hukumnya jelas, tapi entah ke mana arahnya. Kenapa kalau rakyat bersalah, langsung ditangkap, tapi kalau rakyat mati, tidak ada kejelasan? Ini menunjukkan keberpihakan aparat terhadap korporasi,” tegas Mahmudin.
Mahmudin juga mempersoalkan perlakuan aparat terhadap alat berat milik penambang lokal yang disita dengan alasan ilegal, sementara aktivitas perusahaan justru dilindungi.
“Kami tahu alat berat itu ilegal, tapi kenapa hukum hanya cepat ditegakkan kalau menyangkut wilayah konsesi perusahaan? Kalau rakyat yang dirugikan, ngoni di mana?” sorotnya tajam.
Aksi kali ini juga diwarnai kritik pedas terhadap institusi kepolisian. RADO menyindir agar Polres Pohuwato mengganti nama menjadi Polres Pani Gold Project , karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan perusahaan ketimbang rakyat.
“Polri itu wakil rakyat, bukan perwakilan korporasi. Kalau rakyat minta keadilan, jangan pura-pura tuli,” lanjut Mahmudin.
RADO menegaskan bahwa mereka tidak menolak penegakan hukum. Sebaliknya, mereka justru menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi.
“Kami bukan anti hukum. Tapi hukum harus berlaku sama untuk semua. Jangan cuma tegas pada rakyat kecil, tapi diam ketika perusahaan salah,” katanya.
Massa aksi diterima langsung oleh perwakilan Polres Pohuwato. Dalam pernyataannya, aparat berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi RADO kepada pimpinan Polres.
Meski begitu, RADO menyatakan akan terus mengawal proses hukum, khususnya terkait kematian penambang di Tomula dan Potabo, hingga ada kejelasan dan keadilan yang ditegakkan.
