Hibata.id – Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) resmi menyerukan aksi demonstrasi besar Kamis, 12 September 2025.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat dan penambang yang menuntut keadilan terkait persoalan tambang di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.
Jenderal Lapangan AMBEPEDA, Taufik Dunggio, menegaskan bahwa aksi itu bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Hulawa dan sekitarnya.
“Ini akan menjadi aksi massa terbesar, karena beberapa hari terakhir kami telah menyebarkan selebaran dan berkomunikasi langsung dengan tukang ojek, pedagang, serta kabilasa. Sudah banyak masyarakat yang menyatakan siap bergabung,” kata Taufik di Gorontalo, Minggu (17/8).
AMBEPEDA menilai hak masyarakat adat atas tambang semakin terkikis akibat lemahnya regulasi dan dugaan adanya praktik yang merugikan rakyat. Mereka menuduh negara dan perusahaan mengabaikan penderitaan masyarakat kecil demi kepentingan ekonomi.
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah penyelamatan hak masyarakat adat atas tambang.
-
Polemik pengalihan status Desa Hulawa.
-
Penciutan wilayah tambang hingga 100 hektare.
-
Krisis air bersih di Desa Hulawa.
-
Kerusakan infrastruktur jalan desa.
-
Permasalahan ketenagakerjaan perusahaan tambang.
-
Tata letak Polsubsektor Buntulia yang dinilai tidak strategis.
-
Aliran dana CSR perusahaan yang dinilai tidak jelas dan tidak tepat sasaran.
Ancaman Eskalasi Aksi
AMBEPEDA memperingatkan, apabila tuntutan mereka diabaikan, maka aksi 12 September akan menjadi demonstrasi terbesar di Pohuwato. Ribuan massa disebut siap menutup akses jalan, menduduki titik vital, dan melumpuhkan aktivitas perusahaan tambang di wilayah tersebut.
“Gerakan ini adalah suara rakyat yang tidak bisa lagi dibungkam. Jika pemerintah dan perusahaan tetap mengabaikan tuntutan, kami siap mengambil langkah yang lebih besar,” tegas Taufik.
Persoalan tambang di Pohuwato, Gorontalo, telah lama menjadi sorotan. Masyarakat Desa Hulawa berulang kali menyuarakan keresahan akibat dampak aktivitas tambang, mulai dari lingkungan, sosial, hingga persoalan ekonomi. Namun, mereka menilai penyelesaian yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar masalah.
AMBEPEDA berharap pemerintah pusat dan daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik tambang di Hulawa. Mereka menekankan bahwa penyelamatan hak masyarakat adat harus menjadi prioritas agar stabilitas sosial di Pohuwato tetap terjaga.
