Hibata.id – Janji pembangunan yang kembali disampaikan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam aksi massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Daerah (AMBEPEDA) menuai sorotan publik.
Meski Bupati Pohuwato menegaskan komitmen memperbaiki fiskal, lapangan kerja, dan layanan publik, kondisi di lapangan menunjukkan tantangan serius masih membelit daerah tersebut.
Dalam aksi massa yang berlangsung Senin (8/9/2025), Bupati Pohuwato mencoba menenangkan publik dengan sejumlah pernyataan.
“Kami bersyukur atas masukan yang sangat konstruktif. Semua unsur memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperbaiki daerah yang kita cintai ini. Saya sangat menghormati kita semua, terutama massa aksi,” ujar Bupati Pohuwato di hadapan massa aksi.
Namun, capaian pendapatan asli daerah (PAD) belum sesuai harapan. Dari target Rp113 miliar per tahun, pemerintah hanya mampu mengumpulkan sekitar Rp40 miliar. Selebihnya masih bergantung pada transfer pusat yang cenderung menurun.
Dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Gorontalo dan jumlah penduduk 167 ribu jiwa, beban fiskal Pohuwato cukup berat.
Keterbatasan anggaran membuat aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer bertahan dengan gaji terbatas. Mulai 2025, rekrutmen tenaga honorer juga dihentikan sesuai kebijakan nasional.
“Saat ini Pemkab mengelola sekitar 2.000 ASN termasuk P3K, ditambah seribu lebih pegawai paruh waktu dengan gaji rendah. Sesuai instruksi Kementerian PAN-RB, mulai 2025–2026 penerimaan tenaga honorer ditiadakan. Karena keterbatasan keuangan daerah, Pemkab Pohuwato tidak mengambil kebijakan kontrak tenaga honorer baru seperti yang dilakukan sebagian daerah lain,” ucapnya.
Dalam urusan ketenagakerjaan, pemerintah menyebut sebanyak 1.004 putra daerah telah bekerja di perusahaan tambang. Namun angka pengangguran masih tinggi dan pelatihan tenaga kerja dinilai belum cukup untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Bupati juga kembali menyinggung tuntutan masyarakat menghadirkan perusahaan tambang ke daerah.
“Insyaallah tuntutan masyarakat untuk menghadirkan perusahaan akan kami indahkan. Aspirasi ini akan dibawa ke rapat terbatas Forkopimda bersama provinsi dan kabupaten,” tegasnya.
Di sisi lain, krisis layanan dasar masih menghantui masyarakat. Pasokan air bersih hanya tersedia dua kali seminggu dengan tarif Rp10.000 per tangki. Program sumur suntik yang ditawarkan pemerintah dinilai belum menyelesaikan masalah secara permanen.
Setelah 22 tahun berdiri, angka kemiskinan di Pohuwato masih bertahan di level 17,1 persen. Kondisi ini membuat publik menilai janji pembangunan yang kerap digaungkan pemerintah daerah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Pohuwato merupakan kabupaten terluas di Provinsi Gorontalo dengan potensi pertanian dan pertambangan. Namun, keterbatasan fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kemandirian daerah.
Sejumlah pihak menilai Pohuwato masih terjebak dalam lingkaran janji pembangunan. Masyarakat menegaskan perlunya bukti nyata, bukan sekadar pernyataan komitmen.
