Hibata.id – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menemukan dugaan kejanggalan dalam tata kelola keuangan Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur Gorontalo.
Temuan itu terungkap dalam rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Rabu (10/9/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Golkar, Ghalib Lahidjun, mengungkapkan pihaknya menerima aduan dari seorang karyawan berusia 59 tahun yang akan memasuki masa pensiun. Pegawai tersebut mengaku haknya terancam tidak terbayarkan.
“Pihak koperasi beralasan pendapatan mereka minim sehingga tidak mampu membayar hak karyawan. Tapi dalam rapat tadi, kita menemukan banyak sekali kejanggalan,” kata Ghalib di Gorontalo, Rabu (10/9).
Ia menilai klaim keterbatasan dana koperasi patut dipertanyakan. Sebab, aktivitas pinjaman masyarakat di Koperasi Budi Luhur tercatat tinggi berdasarkan data lapangan.
“Kalau mereka berkeyakinan pendapatan sedikit, sementara yang kita tahu sebaliknya, banyak masyarakat melakukan transaksi simpan pinjam di koperasi tersebut,” tegasnya.
Ghalib menambahkan, Komisi IV akan mendalami persoalan itu. DPRD berencana menghadirkan direktur utama Koperasi Budi Luhur dalam rapat lanjutan untuk memberikan klarifikasi.
“Maka dari itu, kita berencana melakukan investigasi dan penelusuran lebih dalam jika diperlukan,” ujarnya.
Meski begitu, rapat kerja tersebut menghasilkan titik temu sementara. Baik pihak karyawan maupun perwakilan koperasi disebut sudah sepakat dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan, hanya saja manajemen koperasi tetap beralasan dana terbatas.
“Kami berharap sebelum pertemuan kedua sudah ada solusi yang jelas, karena koperasi ini juga berperan penting bagi masyarakat,” tutup Ghalib.
Koperasi Budi Luhur merupakan salah satu koperasi simpan pinjam aktif di Gorontalo. Lembaga ini banyak melayani masyarakat, khususnya terkait akses keuangan berbasis simpanan dan pinjaman.
Namun belakangan muncul keluhan terkait hak pegawai menjelang masa pensiun yang dinilai tidak terbayarkan.
DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas agar hak karyawan terpenuhi serta kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tetap terjaga.
