Hibata.id – Program pengadaan ternak sapi di Provinsi Gorontalo tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, ditemukan perbedaan mencolok antara jumlah sapi yang diadakan pemerintah dengan yang telah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Selisihnya mencapai 107 ekor sapi — angka yang cukup besar untuk memunculkan tanda tanya soal transparansi dan akuntabilitas program.
Temuan ini berawal dari dua pemberitaan resmi di laman Pemerintah Provinsi Gorontalo pada akhir Oktober 2025 yang menampilkan data berbeda tentang total sapi yang diadakan tahun ini.
Dalam berita bertajuk “Pemprov Gorontalo Genjot IB Tingkatkan Produksi Sapi” yang terbit pada 29 Oktober 2025, Gubernur Gusnar Ismail menyebut total pengadaan sapi tahun ini hanya 900 ekor.
“Saya baru kembali dari Samarinda, menandatangani kerja sama untuk pasar sapi dari Gorontalo. Tapi tahun ini pengadaan sapi hanya sedikit, sekitar 900 ekor karena ada pemotongan anggaran dari pusat,” ujar Gusnar.
Namun, lima hari sebelumnya, dalam berita lain berjudul “Gubernur Gusnar Wujudkan Janji Serahkan 793 Ekor Sapi untuk Kesejahteraan Warga” yang tayang 24 Oktober 2025, disebutkan bahwa sapi yang telah disalurkan ke masyarakat berjumlah 793 ekor.
Penyaluran itu diklaim sebagai bagian dari program penguatan ekonomi rakyat di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, menjelaskan bahwa distribusi dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama, sebanyak 343 ekor sapi betina telah rampung diserahkan. Sementara, tahap kedua, 450 ekor sapi dijadwalkan selesai disalurkan pada November ini.
“Kami menargetkan seluruh penyaluran 793 ekor sapi tuntas bulan ini,” kata Muljady, Kamis (6/11/2025).
Perbedaan antara jumlah pengadaan 900 ekor dan penyaluran 793 ekor itu menimbulkan selisih 107 ekor sapi. Publik pun mulai bertanya—apakah sapi-sapi tersebut masih berada di kandang penampungan, atau justru tidak pernah ada sejak awal?
Menanggapi hal itu, Muljady memberikan klarifikasi, Sabtu (8/11/2025). Ia menegaskan bahwa perbedaan angka bukan disebabkan penyimpangan, melainkan hasil penyesuaian anggaran bersama DPRD.
“Awalnya memang direncanakan 900 ekor, tapi ada pengurangan anggaran saat pembahasan dengan Banggar DPRD. Jadi finalnya 793 ekor,” ujarnya.
Meski begitu, sejumlah kalangan menilai perlu ada penjelasan yang lebih rinci untuk memastikan kejelasan data dan menjaga kepercayaan publik.
Sebab, pengadaan ternak sapi merupakan program strategis Pemprov Gorontalo untuk memperkuat ekonomi agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan peternak.
Tanpa penjelasan yang terbuka, selisih 107 ekor sapi itu akan terus menjadi “bayangan hilang” dalam laporan keuangan daerah — kecil dalam angka, tapi besar dalam makna kepercayaan publik.
