Hibata.id – Dugaan jual beli proyek di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, masih menjadi perbincangan.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredar percakapan WhatsApp yang menyinggung adanya permintaan “fee proyek” oleh seorang oknum berinisial AN kepada pihak yang diduga sebagai kontraktor.
Dalam percakapan tersebut, pria inisial AN disebut meminta sejumlah uang dengan alasan “tanda jadi proyek”.
Percakapan itu turut dilengkapi dengan bukti voice note dan transfer dana puluhan juta rupiah ke rekening dua orang berinisial SP dan TP.
Yang menarik perhatian, dalam percakapan itu juga muncul penyebutan nama Wakil Bupati Bone Bolango yang diduga kuat adalah Risman Tolingguhu.
Nama tersebut seolah digunakan sebagai legitimasi dari kesepakatan tidak resmi antara pihak tertentu.
Informasi ini sebelumnya telah dimuat dalam beberapa media daring, termasuk Hestek.co.id (2 November 2025) dan Hibata.id (4 November 2025) yang menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dalam praktik fee proyek bernilai miliaran rupiah.
Wakil Bupati Risman Tolingguhu Bantah Keras Tuduhan
Menanggapi isu tersebut, Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu secara tegas membantah tudingan yang menyeret namanya.
Saat menerima massa aksi unjuk rasa pada Senin (3/11/2025), Risman menyatakan dirinya tidak pernah terlibat dalam proyek pemerintah, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apa pun.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah main proyek. Semua tuduhan itu tidak benar,” ujar Risman di hadapan massa dan awak media.
Meskipun demikian, pernyataan tersebut diharapkan tidak menjadi alasan bagi aparat penegak hukum (APH) untuk berhenti menelusuri dugaan adanya praktik suap atau gratifikasi.
Sebagai pejabat publik, Risman dinilai perlu bersikap terbuka dan mendorong aparat untuk mengusut tuntas dugaan tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Dorongan Penegakan Hukum dan Transparansi
Pengamat hukum dan masyarakat Bone Bolango menilai, penyebutan nama wakil kepala daerah dalam percakapan semacam ini layak menjadi perhatian serius APH.
Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menelusuri bukti digital, memeriksa pihak terkait, serta menelusuri aliran dana untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana.
Penegakan hukum yang tegas dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
DPRD Bone Bolango Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Selain aparat hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasannya. Publik menunggu langkah DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang disebut dalam percakapan tersebut.
RDP diyakini menjadi momentum moral bagi DPRD untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sikap diam hanya akan menimbulkan kecurigaan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Harapan Masyarakat Bone Bolango
Masyarakat Bone Bolango kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dan DPRD. Publik berharap proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi, serta setiap pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rakyat tidak lagi menunggu klarifikasi bersifat normatif, melainkan tindakan nyata untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
