Hibata.id – Ada yang janggal dengan wajah birokrasi Kota Gorontalo. Di balik deretan gedung kantor pemerintahan yang tampak sibuk, ternyata ada kursi-kursi kosong yang berbicara lebih lantang dari pada papan visi-misi pelayanan publik.
Rabu (26/11/2025), Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Empat OPD disasar — bukan untuk formalitas rutin, melainkan menguji seberapa serius birokrasi bekerja saat masyarakat menaruh kepercayaan pada pemerintah.
Hasilnya? Mengejutkan, sekaligus ironis.
Di Dinas Kesehatan, lebih dari 70 pegawai tidak berada di ruangan tanpa alasan. Kemudian Dinas Pendidikan, lebih dari 50 ASN menghilang atau kurang disiplin (Kudis) saat jam kerja.
Dua sektor vital — kesehatan dan pendidikan — justru menjadi etalase kedisiplinan yang retak.
Yang paling mengganggu bukan sekadar angka, tetapi fakta bahwa ini terjadi pada jam pelayanan, saat masyarakat berharap ada kehadiran negara.
Adhan terlihat tidak ingin membiarkan ini berlalu begitu saja. Kutipannya tegas, tanpa sensor:
“Setiap ASN yang keluar kantor harus memiliki surat izin dari atasan. Tidak bisa seenaknya meninggalkan kantor tanpa keterangan.”
Jika pegawai menganggap kantor bisa datang–pulang seenaknya, maka birokrasi bukan lagi pelayanan, tetapi ketidakpastian.
Maka langkah cepat ditempuh. Seluruh ASN yang mangkir akan dipanggil pada Kamis (27/11/2025) untuk apel khusus pembinaan. Pemerintah juga menyiapkan hukuman administratif.
“Besok mereka kami undang apel untuk diberikan pembinaan. Dan bagi yang terbukti melanggar, akan langsung dikenakan sanksi SP 1,” ujar Adhan.
Sinyalnya jelas, bukan ancaman, melainkan koreksi.
Sidak Adhan mungkin terasa keras, namun pesan tersembunyinya jauh lebih besar, pemerintahan bukan hanya soal seragam, daftar hadir, atau rapat; ini soal pelayanan publik yang harus bergerak tanpa bolong.
Ketidakhadiran puluhan ASN bukan sekadar masalah administrasi — itu mempengaruhi akses kesehatan, pendidikan, dan urusan warga yang datang meminta solusi.
Adhan juga memastikan sidak tidak akan berhenti di satu hari. Ini bukan tradisi safari kamera, tetapi uji konsistensi reformasi.
Birokrasi memang tidak bisa dibenahi dengan slogan. Ia hanya bergerak oleh keteladanan, ketegasan, dan keberanian mengusik zona nyaman.
Satu hari sidak belum tentu mengubah pola pikir ASN. Tapi satu hari sidak bisa menjadi pesan bahwa birokrasi sedang diaudit oleh publik — dan masyarakat tidak menerima lagi pelayanan setengah hati.
Jika kontrol kedisiplinan ini berlanjut, Gorontalo sedang menuju era baru: pelayanan publik yang tidak lagi dikalahkan oleh “jam kosong”.
