Hibata.id – Dugaan keterkaitan antara aktivitas pertambangan tanpa izin dan banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, kian menguat. Isu ini mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Gorontalo, menyusul dampak lingkungan yang dinilai telah melampaui batas kewajaran.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menegaskan bahwa bencana banjir semestinya bisa diantisipasi sejak awal, terutama ketika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai.
“Dampak seperti ini harusnya bisa dicegah. Ketika pertambangan tidak berizin, eksplorasi dilakukan begitu saja, lalu meninggalkan bekas galian, kubangan, dan kerusakan lingkungan. Pada akhirnya masyarakat yang menanggung akibatnya,” tegas Meyke.
Ia menyoroti aktivitas penambangan yang menggunakan alat berat sebagai titik krusial yang tak boleh lagi dibiarkan. Menurutnya, seluruh kegiatan semacam itu harus menjadi prioritas penertiban, tanpa ruang toleransi.
“Semua aktivitas penambangan yang menggunakan alat berat wajib ditertibkan. Tidak boleh ada toleransi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Meyke menambahkan, penanganan persoalan tambang ilegal tidak cukup hanya dengan pendekatan represif. Pemerintah, kata dia, tetap memiliki kewajiban memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penambang tradisional agar aktivitas pertambangan dilakukan sesuai ketentuan dan tidak merusak lingkungan.
“Penanganannya memang harus bertahap. Edukasi kepada penambang tradisional tetap penting. Tapi yang paling mendesak saat ini adalah penindakan terhadap seluruh alat berat yang beroperasi tanpa izin,” jelasnya.
Menurut Meyke, langkah tegas dan konsisten menjadi kunci untuk mencegah bencana serupa terulang, sekaligus memulihkan kondisi lingkungan di Hulawa dan wilayah sekitarnya. Tanpa itu, banjir bukan sekadar kemungkinan, melainkan ancaman yang akan terus berulang.
