Hibata.id – Sederhana namun penuh harapan mewarnai agenda reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, di Desa Huangobotu, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (5/2/2026).
Di hadapan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, legislator yang akrab disapa Femmy itu mendengarkan langsung berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Mulai dari kebutuhan alat tangkap hingga penguatan usaha kecil di tingkat desa. Bagi warga Huangobotu, reses bukan sekadar pertemuan rutin.
Momentum itu menjadi ruang untuk menyampaikan harapan agar roda ekonomi desa terus bergerak. Marwan, salah satu tokoh masyarakat, menyampaikan kebutuhan mendasar nelayan setempat.
Ia berharap pemerintah dapat membantu pengadaan perahu fiber dan mesin tempel agar aktivitas melaut semakin optimal.
“Kami mayoritas nelayan. Dengan peralatan yang memadai, hasil tangkapan bisa lebih maksimal dan kesejahteraan nelayan ikut meningkat,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Femmy menjelaskan bahwa penyaluran bantuan nelayan memiliki mekanisme dan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Untuk mesin 5 PK biasanya menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan 15 PK ada di provinsi. Memang usulan bantuan 2026 sudah diajukan tahun sebelumnya, tapi tetap akan kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Bone Bolango. Peluang itu masih ada, apalagi jika disertai proposal,” kata Femmy.
Ia menegaskan, setiap bantuan harus disalurkan secara tepat sasaran dan berbasis data kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran publik harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, bantuan nelayan wajib mengacu pada data yang valid agar benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Tak hanya sektor perikanan, warga juga menyoroti pengelolaan program UMKM di desa. Jefri Latif menilai penguatan integritas pelaku UMKM menjadi kunci agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Ia juga mengangkat keberadaan usaha kecil berbasis digital, seperti konter pulsa, yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat desa.
“Usaha seperti konter pulsa sangat dibutuhkan, tapi sering kali belum tersentuh program bantuan,” katanya.
Femmy mengakui bahwa pelaku usaha berbasis layanan digital memang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema bantuan yang ada saat ini. Namun, ia memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius.
“Masukan ini saya catat. Saya berada di Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum. Kami akan membahasnya bersama anggota DPRD lain untuk melihat peluang regulasi yang bisa mendukung UMKM digital di desa,” ujar Femmy.
Melalui agenda reses tersebut, Femmy menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, memastikan kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga, dari laut hingga usaha kecil di desa.
