Hibata.id – Hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo membawa kabar yang terdengar menggembirakan, ‘angka kemiskinan turun’.
Bagi banyak keluarga, penurunan itu bukan sekadar statistik. Ia bisa berarti dapur yang kembali mengepul, kebutuhan sekolah anak yang mulai terpenuhi, atau setidaknya napas sedikit lebih lega dari tekanan ekonomi harian.
Namun, di balik kabar baik itu, ada angka lain yang muncul dan memantik pertanyaan besar. Mengapa pengangguran justru naik?
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Februari 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 3,12 persen. Angka itu meningkat 0,07 persen poin dibanding Februari 2024.
Kenaikan tersebut terlihat kecil di atas kertas. Tapi bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, angka itu adalah gambaran nyata dari persaingan yang semakin ketat, kesempatan yang makin sempit, dan proses panjang yang sering berujung pada kata “belum”.
Lebih dari itu, jumlah penduduk yang bekerja justru turun. Dalam setahun terakhir, Gorontalo kehilangan 18.293 orang dari kelompok penduduk bekerja.
Artinya, ribuan orang yang sebelumnya masih memiliki pekerjaan, kini tidak lagi tercatat sebagai pekerja.
Di sisi lain, BPS juga mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun menjadi 67,52 persen. Angka ini turun hampir tiga persen poin.
Penurunan TPAK biasanya menandakan ada semakin banyak penduduk usia produktif yang tidak lagi masuk dalam angkatan kerja—baik karena putus asa mencari pekerjaan, memilih berhenti sementara, atau tidak menemukan peluang yang sesuai.
Situasi ini menjadi sorotan karena sebelumnya Pemprov Gorontalo sempat mengalokasikan anggaran Rp5,3 miliar untuk pelatihan lebih dari 1.000 tenaga kerja.
Program itu diproyeksikan sebagai langkah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri dan pasar kerja.
Harapannya jelas, pelatihan bisa menjadi jalan keluar dari pengangguran.
Namun, data terbaru belum menunjukkan perubahan signifikan. Lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan, sementara jumlah pekerja malah menurun.
Tanggapan Pemerintah
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara jujur. Menurutnya, penurunan kemiskinan belum otomatis berarti keberhasilan penciptaan pekerjaan.
“Penurunan kemiskinan memang belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan penciptaan lapangan kerja. Kenaikan pengangguran menunjukkan kebijakan penciptaan kerja belum efektif,” kata Wardoyo saat diwawancarai, Jumat (6/2/2026).
Wardoyo juga menyebut penurunan TPAK sebagai sinyal yang tidak bisa diabaikan. Ia menilai angka itu menunjukkan daya serap pasar kerja masih lemah.
“Ini menunjukkan pasar kerja belum mampu menampung tenaga kerja yang ada,” ujarnya.
Data BPS juga memperlihatkan sisi lain yang cukup mengkhawatirkan. Kenaikan pengangguran paling besar terjadi pada kelompok perempuan.
Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan tercatat 3,44 persen atau naik 0,57 persen poin dibanding tahun sebelumnya.
Di wilayah perkotaan, pengangguran juga masih lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan.
Wardoyo mengakui kebijakan ketenagakerjaan di Gorontalo belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan perempuan dan belum cukup responsif terhadap kondisi riil pasar kerja.
“Ke depan harus ada kebijakan afirmatif yang benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja, bukan sekadar program simbolik,” katanya.
Masalah ketenagakerjaan Gorontalo juga tidak berdiri sendiri. Struktur tenaga kerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah.
Lebih dari separuh pekerja tercatat berpendidikan SMP ke bawah, sementara sektor informal masih menjadi tumpuan utama lapangan kerja.
Walaupun persentase pekerja formal mulai meningkat, pertumbuhan itu belum cukup kuat untuk menahan penurunan jumlah penduduk bekerja.
Wardoyo juga mengakui anggaran Rp5,3 miliar untuk pelatihan tenaga kerja belum berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran. Sebab, sebagian besar program masih berada pada tahap persiapan dan penguatan sistem.
Situasi ini menempatkan Pemprov Gorontalo pada tantangan yang tidak ringan. Penurunan kemiskinan memang patut dicatat sebagai capaian. Namun, tanpa pembukaan lapangan kerja yang nyata, keberhasilan itu berisiko rapuh.
Bagi masyarakat, pekerjaan bukan hanya soal angka dalam laporan statistik. Ia adalah soal keberlanjutan hidup, tentang bisa atau tidaknya keluarga bertahan di tengah biaya hidup yang terus bergerak naik.
Dan di Gorontalo hari ini, pertanyaan besarnya tetap sama: ketika kemiskinan turun, apakah peluang kerja juga akan ikut tumbuh?
