Hibata.id – Persoalan sampah kembali mendominasi forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo. Forum yang digelar di halaman Kantor Wali Kota, Jumat, 6 Februari 2026, itu menjadi ajang warga dan pemangku kepentingan meluapkan keluhan lama yang belum juga tuntas.
Beragam persoalan mengemuka. Mulai dari keterbatasan armada pengangkut, keterlambatan jadwal pengangkutan, hingga lemahnya pengelolaan sampah di tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman. Isu persampahan muncul nyaris dari semua sudut pandang warga yang hadir.
Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan, persoalan sampah bukan isu baru bagi pemerintah kota. Namun, ia menilai masalah tersebut kini telah melampaui skala lokal.
“Masalah sampah ini sudah bukan hanya urusan Kota Gorontalo. Ini sudah menjadi persoalan nasional,” kata Adhan dalam sambutannya.
Ia menyebut, sejak awal masa jabatannya, penanganan sampah langsung ditempatkan sebagai agenda prioritas. Salah satu langkah awal yang diambil pemerintah kota adalah memperkuat armada pengangkut.
“Begitu saya mulai bertugas sebagai wali kota, hal pertama yang saya lakukan adalah mengontrak sembilan unit mobil armada pengangkut sampah,” ujarnya.
Meski demikian, Adhan mengakui tumpukan sampah masih kerap terjadi. Laporan masyarakat, kata dia, terus berdatangan—bahkan langsung ke nomor pribadinya.
“Saya sering menerima laporan lewat WhatsApp. Kadang saya sedang di luar daerah, tapi kalau ada laporan masuk soal sampah, langsung saya teruskan ke petugas supaya segera ditangani,” kata Adhan.
Ia juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap isu persampahan. Menurut Adhan, Presiden Republik Indonesia secara tegas menempatkan persoalan sampah sebagai masalah serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Presiden cukup keras soal sampah. Ini persoalan besar dan tidak bisa ditangani setengah-setengah. Harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Adhan menilai, pendekatan lama yang hanya mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir tak lagi memadai. Pembenahan sistem pengelolaan, menurut dia, menjadi kunci utama.
“Sampah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan angkut-angkut. Yang paling penting adalah membenahi sistem dan tata kelolanya secara menyeluruh,” katanya.
Pemerintah Kota Gorontalo kini mulai mengarahkan kebijakan persampahan pada pembenahan sistemik, termasuk penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). Namun, Adhan mengakui, keberadaan TPS3R di sejumlah wilayah belum berjalan optimal.
“Kita akan evaluasi dan optimalkan TPS3R yang ada. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, bukan sekadar dibuang ke TPA,” ujarnya.
Forum RKPD tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi kebijakan persampahan Kota Gorontalo, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
