Hibata.id, Bone Bolango – Suasana sebuah rumah sederhana di Kecamatan Bonepantai, Gorontalo, mendadak berubah sunyi dalam sepekan terakhir.
Seorang ibu dan anaknya memilih menutup diri dari dunia luar, setelah peristiwa yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya terjadi.
Awalnya, semuanya tampak biasa. Sang anak membawa pulang lauk ayam dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang semestinya memberi manfaat bagi tumbuh kembang siswa.
Namun beberapa jam kemudian, kenyataan yang ditemukan justru mengejutkan. Dari lauk tersebut, muncul belatung putih. Temuan itu dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan.
Alih-alih mendapat perlindungan, keluarga ini justru berada dalam situasi yang tidak mudah.
Tekanan sosial mulai terasa, sang ibu bahkan muncul dalam sebuah video klarifikasi. Ia membacakan pernyataan di hadapan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tihu dan aparat desa.
Di titik itulah perhatian publik menguat. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa penerima manfaat yang harus menjelaskan situasi, bukan penyelenggara program.
Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Anak tersebut berhenti sekolah sementara waktu, sedangkan sang ibu memilih tetap berada di rumah.
Rasa khawatir terhadap respons lingkungan membuat mereka enggan beraktivitas seperti biasa.
Di tengah situasi itu, kehadiran seorang wakil rakyat membawa suasana berbeda.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, datang langsung mengunjungi keluarga tersebut.
Tanpa jarak, tanpa formalitas berlebihan, ia hadir sebagai sosok yang ingin memastikan warga tetap merasa dilindungi.
“Sudah seminggu Jamila tidak mau keluar rumah, anaknya pun tidak sekolah. Alasannya masih takut ada yang marah lagi,” tulis Femmy melalui media sosialnya.
Kehadirannya bukan sekadar kunjungan. Femmy berupaya membangun kembali rasa percaya diri keluarga itu—bahwa mereka tidak sendiri menghadapi situasi ini.
“Saya hadir untuk memberi semangat, bukan menghakimi. Beberapa hari terakhir suasana mereka dipenuhi rasa takut,” ujarnya.
Pendekatan yang ia tunjukkan dinilai berbeda. Bukan hanya melihat persoalan dari sisi kebijakan. Tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang sering terabaikan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, hanya bilang tidak menemukan adanya tekanan terhadap keluarga penerima manfaat.
Ia menegaskan akan tetap melakukan penelusuran jika ada indikasi pelanggaran.
Di sisi lain, praktisi hukum Gorontalo, Muhamad Saleh Gasin, menilai situasi tersebut perlu dicermati secara objektif.
Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga dalam setiap proses klarifikasi.
Kasus ini tidak hanya berbicara tentang kualitas makanan dalam program MBG. Tetapi juga tentang bagaimana sebuah persoalan ditangani—apakah dengan tekanan, atau dengan empati.
Di tengah polemik yang berkembang, langkah yang diambil Femmy Udoki menjadi gambaran bahwa kehadiran wakil rakyat tidak selalu harus dalam ruang rapat, tetapi juga di tengah warga yang membutuhkan dukungan nyata.
