Hibata.id, Gorontalo – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) masih mencukupi. Antrean kendaraan yang terlihat di sejumlah SPBU disebut bukan karena kelangkaan, tetapi dipengaruhi meningkatnya pembelian masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto mengatakan kondisi tersebut diketahui setelah pihaknya berkunjung ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Fuel Gorontalo, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap ketersediaan dan distribusi BBM di Gorontalo. Pertemuan turut melibatkan Hiswana Migas dan sejumlah pihak terkait.
“Bukan kelangkaan. Antrean, sebenarnya stoknya sudah cukup,” kata Mikson.
Menurut dia, antrean meningkat setelah muncul informasi mengenai kemungkinan pembatasan BBM. Informasi tersebut diduga membuat sebagian masyarakat khawatir sehingga memilih mengisi BBM lebih banyak dari biasanya.
Mikson pun meminta masyarakat tidak panik dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Saya berharap dan mengimbau masyarakat harus tenang. Ini kan baru statement pemerintah, belum diberlakukan. Sampai sekarang kita melakukan pengisian sesuai dengan kebutuhan kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan pembelian secara berlebihan justru berpotensi memperpanjang antrean dan memengaruhi kelancaran pelayanan di SPBU.
“Jangan melampaui kebutuhan, misalnya menumpuk dan segala macam, karena itu membuat antrean panjang,” katanya.
Kebutuhan BBM Terus Meningkat
Komisi II juga menyoroti kebutuhan BBM masyarakat yang terus meningkat. Menurut Mikson, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap alokasi BBM di setiap SPBU.
Ia menjelaskan kebutuhan masing-masing SPBU berbeda. Ada SPBU dengan alokasi sekitar 8 kiloliter (KL), sementara SPBU di kawasan perkotaan dapat mencapai sekitar 24 KL.
“Setiap tahun itu kebutuhan meningkat,” kata Mikson.
Karena itu, SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kebutuhan tambahan selanjutnya dapat disampaikan melalui mekanisme yang berlaku kepada BPH Migas.
“Kalau ada kebutuhan yang meningkat, hendaknya koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa di SPBU ini ada kebutuhan yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Mikson menilai evaluasi diperlukan karena kondisi konsumsi saat ini tidak selalu sama dengan kondisi normal.
“Dengan kondisi sekarang tentu tidak sama dengan kondisi biasa. Ada peningkatan kebutuhan dari masyarakat,” katanya.
Komisi II DPRD Gorontalo berharap koordinasi antara Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah dan pengelola SPBU terus diperkuat agar distribusi BBM tetap lancar dan antrean panjang dapat diminimalkan.
