Pembahasan ini dilaksanakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (13/3) di Gedung DPR RI Jakarta, bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Haryomo menambahkan bahwa BKN telah membuat rumusan delegasi peraturan, tugas, dan fungsi yang diberikan kepada BKN yaitu terkait dengan:
Baca Juga: Pengumuman, Tahun ini Tenaga Honorer Tak Dapat THR
- Nomor Induk Pegawai secara Nasional
- Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi
- Tata cara pemberian cuti
- Tingkat dan jenis hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, kewajiban masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja
- Kewenangan pejabat yang berwenang menghukum
- Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian dan berlakunya Keputusan
- Hukuman Disiplin
- Ketentuan teknis pengadaan Pegawai ASN
- Penetapan Nomor Induk Pegawai ASN
- Pengangkatan PPPK
- Sumpah/Janji ASN
- Perjanjian kerja PPPK
- Pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah
- Pengenaan sanksi administrasi
- Sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta yang dikelola dengan platform digital
- Pencantuman gelar
- Pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali
- Mekanisme pemastian data
- Manajemen Perubahan, dan terakhir
- Upaya Administratif
