Hibata.id – Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan penolakan terhadap dugaan kriminalisasi nelayan yang mereka nilai dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Pernyataan sikap itu disampaikan kepada media, Rabu, 24 Desember 2025.
Aliansi menilai langkah tersebut mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah daerah dan lembaga legislatif terhadap masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
“Tindakan ini kami anggap sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah dan DPRD terhadap rakyatnya,” demikian pernyataan sikap aliansi nelayan.
Mereka juga mengecam tudingan yang menyebut nelayan pesisir bukan merupakan warga asli Tojo Una-Una. Tuduhan tersebut dianggap sebagai fitnah yang mencederai martabat nelayan.
Menurut aliansi, masyarakat nelayan telah berkontribusi nyata bagi daerah melalui aktivitas ekonomi perikanan serta menetap dan hidup secara turun-temurun di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
“Tuduhan tersebut merupakan bentuk fitnah terhadap kami sebagai nelayan yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi daerah dan bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,” tulis aliansi.
Selain itu, aliansi menyampaikan kekecewaan terhadap langkah Sekretaris DPRD Tojo Una-Una yang melaporkan nelayan terkait insiden kerusakan fasilitas DPRD. Mereka menilai peristiwa tersebut terjadi secara spontan sebagai luapan emosi massa.
Aliansi menyebut kerusakan fasilitas dipicu pernyataan Ketua DPRD yang menolak aksi nelayan, yang dianggap melukai perasaan masyarakat.
“Kerusakan fasilitas di DPRD merupakan bentuk spontanitas akibat pernyataan Ketua DPRD yang menolak aksi kami,” tulis mereka.
Aliansi Nelayan Pesisir Tojo Una-Una menegaskan tidak akan mundur jika ada nelayan yang diproses hukum. Mereka menyatakan siap menggelar aksi massa dalam skala lebih besar sebagai bentuk perlawanan.
“Jika ada saudara dan kawan kami yang dikriminalisasi, kami tidak akan mundur sejengkal pun. Gelombang massa akan berlipat ganda,” tegas aliansi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una maupun DPRD terkait pernyataan sikap aliansi nelayan tersebut.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Tojo Una-Una menggelar aksi demonstrasi menolak rencana survei seismik yang akan dilakukan di kawasan Teluk Tomini, tepatnya di wilayah Ampana dan Kepulauan Togean, Selasa, 23 Desember 2025.
