Hibata.id – Memasuki usia 23 tahun sejak berdirinya, Provinsi Gorontalo masih bergulat dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan.
Data kemiskinan di Gorontalo kerap menjadi bahan perdebatan, karena tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.
Baca Juga: Bekas Dosen Geografi UMGO Setubuhi Keponakan, Rektor Buka Suara
Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di Gorontalo tercatat 15,52 persen, tahun 2020 turun menjadi 15,22 persen, namun kembali naik menjadi 15,61 persen pada 2021.
Pada 2022, angka tersebut menurun sedikit menjadi 15,42 persen, dan pada 2023 menjadi 15,15 persen. Meski ada fluktuasi, tidak terlihat adanya penurunan yang konsisten.
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Utara-Gorontalo (Badko HMI Sulut-Go), Aris Setiawan, dalam audiensi bersama Pj Gubernur Gorontalo, menyampaikan perlunya langkah konkret dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama terkait dengan data yang digunakan.
Kritik Terhadap Akurasi Data Kemiskinan
Aris Setiawan menekankan, pentingnya pemerintah Gorontalo untuk memberikan data kemiskinan yang akurat dan terkini.
Menurutnya, data kemiskinan saat ini tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, baik di desa maupun di kota.
“Coba bayangkan, terdapat 183,071 ribu jiwa yang masuk kategori miskin di Gorontalo. Dari jumlah tersebut, 159,60 ribu jiwa berada di pedesaan dan 24,12 ribu jiwa di wilayah perkotaan. Namun, kita belum memiliki bukti nyata mengenai kondisi aktual masyarakat di kedua wilayah ini,” ujar Aris pada Jumat (4/10/2024).
Aris juga mengkritik paradigma pembangunan desa yang selama ini hanya berdasarkan perkiraan dan tidak didukung oleh data yang akurat.
Akibatnya, banyak program pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak berdampak maksimal bagi masyarakat desa.
Inovasi Teknologi untuk Perbaikan Data Desa
Selain itu, Aris menyoroti masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan data di desa.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengumpulan data serta melibatkan warga desa secara aktif dalam proses tersebut.
“Kini teknologi sudah sangat maju. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi ini secara efektif dan efisien, serta melibatkan masyarakat desa untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan up-to-date,” tambahnya.
Harapan untuk Pemerintah dan Stakeholder
Dalam audiensi tersebut, Aris berharap pemerintah Provinsi Gorontalo segera menyelesaikan polemik terkait data kemiskinan yang selama ini berlarut-larut.
Ia juga mengusulkan agar perencanaan pembangunan di Gorontalo dilakukan berdasarkan data yang aktual dan terus diperbarui.
“Solusi untuk masalah kemiskinan di Gorontalo harus dimulai dari data yang valid dan up-to-date. Pemerintah dan stakeholder harus bekerjasama untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam memperbaiki desil kemiskinan yang ada,” tegas Aris.
Dengan audiensi ini, Badko HMI Sulut-Go berharap pemerintah Provinsi Gorontalo mampu mengambil langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo.
