Hibata.id – Pelaksanaan event balap di Jalan ByPass Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, terus menuai kritik warga. Penutupan jalur utama yang menghubungkan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango itu dinilai mengganggu mobilitas publik serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses tersebut.
Sejumlah pengguna jalan menyebut Jalan ByPass Bone Bolango selama ini menjadi jalur tercepat dan paling efektif untuk aktivitas kerja, perdagangan, hingga layanan darurat.
Namun, saat event balap digelar, masyarakat dipaksa memutar melalui jalur alternatif yang lebih jauh, sementara kebutuhan perjalanan tidak dapat ditunda.
“Kalau ada balap, kami harus putar jauh. Itu buang waktu dan buang BBM. Kami yang rugi,” kata seorang pengendara saat ditemui di sekitar lokasi, Jumat (13/2/2025).
Klaim Dampak Ekonomi Dipertanyakan
Warga menilai pelaksanaan event balap di jalur tersebut menunjukkan lemahnya pertimbangan kepentingan publik dalam penggunaan fasilitas umum.
Pasalnya, penutupan jalan berdampak langsung terhadap biaya perjalanan masyarakat, baik dari sisi konsumsi bahan bakar maupun kehilangan waktu produktif.
Kondisi itu disebut paling memberatkan pekerja harian, pedagang kecil, hingga masyarakat yang memiliki agenda mendesak seperti urusan pendidikan dan kesehatan.
Tidak hanya itu, warga juga mempertanyakan klaim penyelenggara yang kerap menyebut event balap sebagai kegiatan yang mendukung ekonomi daerah.
Menurut warga, jika tujuan utama event adalah peningkatan ekonomi, maka penyelenggara seharusnya membuka data secara transparan terkait manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Mereka menilai klaim peningkatan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran apabila kerugian justru dirasakan oleh sebagian besar pengguna jalan.
“Yang senang cuma sebagian orang. Tapi yang lewat jalan ini ribuan orang. Kami semua dirugikan,” ujar warga lainnya.
Warga Soroti Hak Publik atas Jalan Raya
Warga menegaskan Jalan ByPass Bone Bolango merupakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran negara, sehingga masyarakat memiliki hak penuh untuk mengaksesnya tanpa gangguan yang tidak mendesak.
Mereka menilai pemerintah daerah dan aparat terkait seharusnya menjadikan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar memberi ruang untuk kegiatan yang berpotensi menghambat akses masyarakat luas.
“Kami bayar pajak juga. Jangan jalan ini seenaknya ditutup, seolah-olah milik kelompok tertentu atau penguasa,” kata pengendara tersebut.
Keluhan Meluas di Media Sosial
Kritik juga disampaikan warga melalui media sosial. Dalam unggahan akun @ban***, disebutkan bahwa Jalan ByPass Bone Bolango merupakan jalur strategis karena terhubung dengan fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, serta kawasan perkantoran.
“ini jalan tidak punya jalur alternatif. Jalan dialihkan baputar 4-5km banyak orang dirugikan dan terganggu aktivitas dari penutupan jalan tersebut. Bukan cuma 1-2x,t iap bulan ngoni tutup ini jalan,” tulisnya.
Unggahan tersebut juga memuat desakan agar pemerintah daerah tidak lagi menerbitkan rekomendasi atau izin kegiatan serupa yang dinilai mengganggu kepentingan publik.
“Kami menuntut pemda bonbol untuk tidak lagi menerbitkan izin atau rekomendasi untuk acara serupa yang dapat merugikan orang banyak.Kalo tida sanang manjo baribut!!!,” tegasnya
Desakan Evaluasi Izin
Warga mendesak kepolisian dan instansi terkait mengevaluasi prosedur perizinan event balap tersebut. Mereka menilai selama ini izin lebih terkesan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tanpa kajian memadai terhadap dampak ekonomi, akses transportasi, dan keselamatan pengguna jalan.
Masyarakat juga meminta aparat tidak hanya fokus pada pengamanan saat event berlangsung, melainkan memastikan bahwa penutupan jalan tidak menghambat kepentingan layanan publik, termasuk kendaraan darurat.
“Harus ada kajian dampaknya. Jangan cuma izin keluar, lalu masyarakat yang menanggung kerugiannya,” ujar warga.
Polres Bone Bolango: Izin dari Polda
Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro saat dikonfirmasi tidak memberikan penjelasan rinci terkait dasar pertimbangan pemberian rekomendasi maupun dampak penutupan jalan. Ia mengarahkan awak media untuk meminta keterangan kepada Kabag Ops dan Kasi Humas.
“Ketemu Kasi Humas dan Kabag Ops,” kata Kapolres singkat.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Bone Bolango AKP Maskur, S.IP menyampaikan bahwa event balap tersebut telah beberapa kali digelar dan pada pelaksanaan terbaru telah mengantongi izin resmi dari Polda Gorontalo.
“Izin sudah keluar dari Polda. Polres hanya rekomendasi, begitu juga dengan instansi yang berwenang,” katanya.
Namun demikian, warga menilai penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan utama publik mengenai alasan jalan strategis tetap digunakan untuk event balap, serta apakah ada pertimbangan khusus terkait dampak ekonomi dan akses layanan darurat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat terkait tidak hanya berpegang pada aspek administratif perizinan, tetapi juga menjadikan kepentingan publik sebagai dasar utama sebelum event serupa kembali dilaksanakan.
