Hibata.id – Pagi itu, aula Bandayo Lo Yiladia terasa lebih tegang dari biasanya. Di hadapan para camat dan lurah se-Kota Gorontalo, Wali Kota Adhan Dambea melontarkan seruan yang tak bisa ditawar: “Bekeng bae pelayanan publik!”—perbaiki layanan kepada rakyat, sekarang juga.
Instruksi itu bukan basa-basi. Dengan suara tegas dan pandangan menyapu seluruh hadirin, Adhan menegaskan bahwa pemerintahan yang dekat dengan rakyat bukan sekadar jargon. Ia menuntut para pemimpin di level bawah untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Bapak dan ibu adalah ujung tombak. Kalau pelayanan di tingkat kelurahan saja buruk, jangan harap masyarakat akan percaya pada pemerintah,” kata Adhan, Rabu (23/4/2025).
Tak hanya soal pelayanan, Adhan juga mendorong pemberdayaan kelompok yang kerap luput dari kebijakan formal: remaja masjid. Ia ingin anak-anak muda itu dihimpun dalam struktur yang lebih produktif—dibentuk koperasi, diberdayakan secara ekonomi.
“Jangan hanya jadi pengisi acara keagamaan. Remaja masjid ini perlu disentuh secara ekonomi, diberi ruang berkembang,” tegasnya.
Dalam momen yang sama, Adhan juga menyampaikan rencana membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan miras dan narkoba di setiap kelurahan. Satgas ini akan melibatkan remaja masjid sebagai elemen sosial yang turut menjaga lingkungan mereka dari bahaya penyalahgunaan zat.
“Pemkot selama ini sudah bergerak, tapi belum cukup. Satgas kelurahan akan membuat upaya ini lebih masif. Camat dan lurah harus kawal ini,” ucapnya.
Adhan tak lupa mengingatkan soal isu klasik yang tak kunjung tuntas: sampah dan drainase. Ia menyebut persoalan ini bukan sekadar urusan kebersihan, tetapi juga menyangkut martabat dan kesehatan kota.
“Jangan tunggu viral di media sosial baru mau turun. Penanganan sampah dan saluran harus jadi perhatian harian, bukan musiman,” katanya, memberi penekanan.
Semua arahan itu, menurut Adhan, tak lain adalah pengejawantahan dari visi dan misi yang ia emban bersama Wakil Wali Kota Indra Gobel. Dalam kacamata Adhan, birokrasi di level kecamatan dan kelurahan tak boleh sekadar jadi penerima instruksi. Mereka harus jadi pelaksana ide, penggerak di tengah rakyat.
“Kalau lurah dan camat tidak bergerak, semua rencana tinggal mimpi. Pemerintahan yang baik itu bukan diukur dari seremonial, tapi dari respons terhadap kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Dengan nada yang tak main-main, Adhan Dambea mengingatkan bahwa membangun kota tidak bisa dengan teori di atas kertas. Ia ingin para pemimpin wilayah turun ke lapangan, menyentuh denyut kehidupan warga, dan menyelesaikan persoalan di tempat ia terjadi.
Karena, bagi Wali Kota Gorontalo ini, pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif. Ia adalah janji yang harus ditepati. Dan janji itu, harus dibuktikan—mulai dari kelurahan, hingga ke seluruh penjuru kota.
