Hibata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri dugaan adanya anggaran tidak tercantum atau disebut “dana siluman” dalam pembangunan dapur Sekolah Rakyat (SR) senilai Rp1 miliar.
Pembentukan pansus dilakukan setelah muncul sorotan publik terkait proyek dapur SR yang dinilai sudah selesai dikerjakan sebelum penetapan APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Dalam struktur pansus, DPRD Buteng menetapkan La Goapu sebagai Ketua dan Nurman sebagai Wakil Ketua. Pansus juga melibatkan delapan anggota, yakni Syarifudin Reno, Bobi Ertanto (PDI Perjuangan), Dasria (PAN), Awaluddin (Gerindra), Ibnu Hasmy Wardana (Hanura), H. Halimi (PKN), dan Hasim Paulus (PKB).
Pembentukan pansus tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD ingin memastikan proses penganggaran proyek dapur SR berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Ketua Pansus DPRD Buteng, La Goapu, mengatakan pihaknya akan memulai kerja pansus dengan meminta dokumen administrasi dan data pendukung kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Tengah.
“Benar, saya dipercaya sebagai Ketua Pansus. Langkah awal yang kami lakukan adalah meminta data pendukung kepada Pemda Buteng terkait seluruh administrasi pembangunan dapur Sekolah Rakyat itu, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak,” kata La Goapu.
Ia menegaskan pansus akan bekerja berdasarkan data dan aturan, serta memastikan setiap proses penganggaran dan pelaksanaan proyek dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Azhari Bantah Istilah Dana Siluman
Bupati Buton Tengah Azhari membantah adanya dana “siluman” dalam pembangunan dapur SR. Ia menilai istilah tersebut tidak tepat karena proyek dapur SR sudah ada secara fisik dan dapat dimanfaatkan.
“Kalau mau disebut siluman, itu sesuatu yang tidak ada. Ini bisa dilihat, dipakai, dan dirasakan manfaatnya. Jadi kalau disebut siluman, saya kira tidak relevan,” ujar Azhari saat meninjau Sekolah Rakyat, Kamis (12/2/2026).
Azhari menjelaskan pembangunan dapur SR dilakukan lebih cepat karena kebutuhan mendesak agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan tepat waktu.
Azhari menyampaikan pembangunan dapur SR merupakan kebijakan yang diambil langsung oleh dirinya, karena pemerintah daerah harus memenuhi kesiapan fasilitas jika ingin memperoleh program pendidikan dari pemerintah pusat.
“Kalau perintah membangun itu perintah dan kebijakan saya. Karena kalau dapur ini tidak ada, kemungkinan kita tidak mendapatkan program Sekolah Rakyat,” kata Azhari.
Ia menyebut program Sekolah Rakyat memberikan dampak besar bagi daerah karena Buton Tengah memperoleh dukungan pembangunan dari pusat dengan nilai lebih dari Rp250 miliar.
“Sekarang kita mendapatkan bantuan dari pusat di atas Rp250 miliar, mestinya kita syukuri,” ujarnya.
Pemda Gunakan Dana BTT untuk Kebutuhan Mendesak
Bupati Azhari menjelaskan dalam APBD Perubahan 2025 sebenarnya telah tersedia anggaran persiapan Sekolah Rakyat. Namun anggaran tersebut tidak dapat dipakai karena terkendala perbedaan nomenklatur program.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat harus segera menerima siswa baru pada akhir Juli, sementara penetapan APBD Perubahan baru berlangsung pada akhir Oktober.
“Tidak mungkin kita menunggu. Maka kebijakan yang diambil adalah menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujar Azhari.
Ia menegaskan penggunaan dana BTT dilakukan sesuai aturan karena masuk dalam kategori kebutuhan mendesak.
“Kebutuhan mendesak itu yang ini, membangun Sekolah Rakyat. Anak-anak Buteng masih banyak yang belum bersekolah, dan ini sangat penting,” tegasnya.
Azhari menambahkan intervensi sektor pendidikan menjadi prioritas pemerintah daerah karena kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buton Tengah masih rendah.
Ia menyebut pemerintah menargetkan pada tahun depan sebanyak 1.080 anak akan direkrut dalam program Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA melalui konsep pendidikan terpadu.
“Tahun depan, sebanyak 1.080 anak akan direkrut untuk SD, SMP, dan SMA SR 69 Terpadu Buteng. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan,” ujarnya.
Meski DPRD membentuk pansus, Bupati Azhari menyatakan tidak keberatan dan menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari pengawasan yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Ia bahkan mengaku siap membuka data anggaran secara transparan.
“Mari kita transparankan anggaran Buteng. Tahun depan saya persiapkan Buteng menjadi daerah percontohan dalam transparansi anggaran. Karena transparansi itu awal dari kejujuran,” kata Azhari.
Ia menambahkan pemerintah daerah akan mendukung upaya pengawasan DPRD agar tata kelola pemerintahan semakin baik.
