Hibata.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, menggelar aksi demonstrasi serentak di sejumlah titik strategis, Senin (08/09/2025).
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WITA di lapangan dekat SDN 04 Buntulia, Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia—lokasi yang hanya berjarak beberapa meter dari aktivitas tambang milik Pani Gold Project (PGP).
Titik awal aksi dilakukan di kantor PGP. Massa menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dampak lingkungan dan sosial, terutama terhadap SDN 04 Buntulia yang disebut sangat terdampak oleh aktivitas pertambangan.
Dipimpin Taufik Dunggio, aksi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat dan para penambang lokal terhadap pemerintah daerah dan perusahaan tambang yang dinilai gagal menjawab keluhan warga selama ini.
Sekitar pukul 13.30 WITA, massa bergerak ke kantor bupati Pohuwato, yang menjadi titik akhir aksi. Di sana, mereka telah ditunggu oleh Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan sejumlah pejabat dinas terkait.
Dalam orasinya, Taufik menyoroti banyaknya persoalan yang dibiarkan oleh pemerintah. Ia menyebut bahwa Desa Hulawa menyimpan potensi besar mineral, bukan hanya emas, tetapi juga tembaga.
“Perusahaan-perusahaan besar berdiri kokoh di atas penderitaan rakyat, sementara pemerintah hanya diam. Tanah warisan leluhur kami kini berubah menjadi hutan produksi terbatas yang dikuasai PGP,” ujarnya tegas.
Ia menyatakan tidak akan ikhlas jika daerahnya terus dikuasai oleh oligarki tambang yang menurutnya telah melangkahi konstitusi.
14 Tuntutan AMBEPEDA
Dalam aksinya, AMBEPEDA menyampaikan 14 poin tuntutan kepada Pemerintah dan DPRD Pohuwato, antara lain:
- Mengembalikan status Hutan Desa Hulawa seperti semula.
- Mendesak pencabutan sebagian izin 100 hektar lahan yang saat ini dikerjasamakan oleh KUD Dharma Tani dan PETS.
- Menyatakan secara tertulis tidak akan ada relokasi warga.
- Menyediakan solusi nyata terkait air bersih dan perbaikan jalan desa.
- Memastikan dana CSR disalurkan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.
- Menyelesaikan kasus pemecatan sepihak oleh perusahaan.
- Memindahkan posisi Polsubsektor Buntulia yang dinilai tidak netral.
- Memecat Fatar, koordinator keamanan perusahaan, yang diduga bertindak represif terhadap warga.
- Menghentikan rencana perluasan konsesi PT GSM.
- Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dan Ketua LPHD atas pengalihan hutan desa.
- Melakukan audit terhadap KUD Dharma Tani.
- Meminta Bupati menghadirkan para pemangku kepentingan terkait dalam dialog terbuka.
- Mendesak Kepala Desa Hulawa untuk mundur.
- Bila seluruh poin di atas tidak dipenuhi, maka Bupati dan Ketua DPRD diminta untuk mengundurkan diri.
Koordinator aksi, Rusli Laki, menambahkan bahwa masyarakat sudah lama merasa dibohongi.
“Pembayaran tali asih belum selesai, tapi disebut sudah beres. Bahkan ada pemecatan karyawan sepihak tanpa prosedur. Ini permainan apa?” tegasnya.
Ia juga menuding perusahaan belum mengantongi izin lingkungan yang sah (AMDAL), serta menyoroti ancaman keracunan akibat pencemaran.
“Kalau saya ditangkap karena bicara, maka Wakil Bupati juga harus ditangkap, karena ada pernyataannya yang saya simpan,” ujar Rusli.
Orator lain, Hijrat Sumaga, menilai pemerintah lalai dalam melindungi hak-hak masyarakat.
“Kalau Bung Karno membawa kita ke pintu gerbang kemerdekaan, Bupati Pohuwato justru membawa rakyat ke pintu kesengsaraan,” sindirnya.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan massa.
“Saya sudah tandatangani fakta integritas penolakan relokasi. Ini bukti bahwa kami mendengarkan,” ucapnya.
Namun, ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana relokasi dan menyatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan apapun di DPRD terkait hal tersebut.
Beni juga menyampaikan bahwa beberapa fasilitas umum di Desa Hulawa, seperti masjid dan SDN 04, masih berfungsi sebagaimana mestinya dan bahkan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat.
Corporate Communication PGP, Kurniawan Siswoko, menyampaikan bahwa perusahaan menghargai aksi massa dan terbuka untuk dialog.
Terkait isu krisis air bersih, Kurniawan menjelaskan bahwa perusahaan telah membantu masyarakat melalui penyediaan tandon dan pasokan air secara rutin.
Mengenai dana CSR, ia menegaskan bahwa program perusahaan mengacu pada delapan pilar program PPM sesuai aturan Kementerian ESDM.
“Kami terbuka terhadap masukan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami jadikan bahan evaluasi,” tutupnya.
Aksi ditutup dengan penandatanganan fakta integritas oleh Bupati dan Ketua DPRD Pohuwato, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
