Hibata.id – Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan bahwa ia telah mengamankan sejumlah dokumen penting milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Rusia. Hal ini dilakukan untuk memastikan dokumen tersebut tetap terlindungi.
“Dokumennya sudah saya amankan di Rusia, jadi tidak perlu khawatir akan hilang,” kata Connie melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (27/12).
Menurut Connie, dokumen tersebut dititipkan kepadanya oleh Hasto sebelum penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai bentuk tanggung jawab, Connie mengaku telah menotariskan dokumen tersebut di Rusia. Ia juga menyebut dokumen itu berpotensi menjadi “bom waktu” setelah Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka.
“Ketika saya berada di Indonesia, saya menerima beberapa dokumen penting untuk diamankan. Dokumen ini sudah saya notariskan di Rusia. Bisa saja dokumen tersebut menjadi bom waktu, kita lihat saja nanti,” ujar Connie.
Dugaan Keterlibatan Hasto Sudah Diungkap Sebelumnya
Connie juga menyatakan bahwa ia telah membahas dugaan penetapan Hasto sebagai tersangka dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, jauh sebelum kabar tersebut diumumkan secara resmi. Ia menyinggung pengalaman Hasto yang belajar dari kasus Kusnadi, salah satu ajudannya yang sempat diperiksa oleh KPK. Barang-barang milik Kusnadi, termasuk ponsel dan buku catatan, disita oleh tim penyidik.
“Belajar dari pengalaman Kusnadi, Hasto meminta saya untuk mengamankan dokumen-dokumen pentingnya. Saat saya kembali ke Jakarta, banyak dokumen yang sudah saya amankan sebagai bentuk dukungan saya sebagai sahabat,” tambah Connie.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dilandasi unsur politisasi, melainkan murni upaya penegakan hukum.
“Penetapan tersangka ini tidak ada kaitannya dengan politisasi. Ini murni penegakan hukum,” ujar Setyo kepada wartawan, Selasa (24/12).
Setyo juga memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam proses penyelidikan, meskipun PDIP akan menggelar Kongres Partai pada tahun 2025. “Kami di KPK tidak menerima masukan atau informasi apa pun terkait Kongres Partai PDIP atau hal-hal politis lainnya. Fokus kami adalah pada proses hukum yang berjalan,” jelas Setyo.
