Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan Pinogu yang selama ini dikenal sebagai wilayah terpencil di dataran tinggi Gorontalo.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyatakan pembangunan Pinogu tidak bisa hanya diukur berdasarkan jumlah penduduk atau pertimbangan statistik semata.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai strategis yang mencakup budaya, sejarah, dan potensi masa depan.
“Pinogu bukan wilayah biasa. Ini kota kecil di tengah hutan, dengan identitas budaya yang kuat dan sejarah leluhur yang masih terjaga,” ujar Iwan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pinogu (TP3) di Naffil Caffe and Resto, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, meskipun jumlah penduduk Pinogu hanya sekitar 2.000 jiwa, wilayah tersebut memiliki bentang geografis luas yang bahkan disebut melampaui Kota Gorontalo.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan tidak bisa semata berbasis angka, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Iwan menilai paradigma pembangunan selama ini masih terjebak pada indikator statistik, sehingga mengabaikan kompleksitas wilayah seperti Pinogu yang mencakup kawasan adat, keterisolasian, dan keterbatasan layanan dasar.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum tersedianya Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tersebut. Secara administratif, Pinogu memang belum memenuhi syarat.
Namun, kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat yang harus menempuh jarak jauh untuk mengurus keperluan keagamaan.
“Warga harus keluar wilayah hanya untuk menikah atau mengurus administrasi keagamaan. Jika hanya berpatokan pada angka, Pinogu akan terus tertinggal,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memasukkan Pinogu dalam prioritas pembangunan daerah.
Fokus utama diarahkan pada pembukaan akses jalan yang menjadi kunci konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menargetkan akses jalan menuju Pinogu dapat terealisasi sebelum tahun 2030.
Namun, proses tersebut memerlukan tahapan panjang, mulai dari penyusunan studi kelayakan hingga dokumen lingkungan yang diperkirakan memakan waktu antara empat hingga tujuh bulan.
“Ini bukan proyek instan. Semua tahapan harus dilalui agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Iwan.
Dari sisi pembiayaan, proyek infrastruktur tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
Dukungan awal mulai terlihat dengan adanya sinyal positif dari pemerintah pusat melalui skema pendanaan infrastruktur daerah, serta komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk ikut mengawal pembangunan akses ke Pinogu.
“Ini kerja besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Yang pasti, Pinogu tidak boleh lagi terpinggirkan,” tegas Iwan.
