Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng), Sulawesi Tenggara, menggelar evaluasi kinerja (Evkin) dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama guna memperkuat profesionalisme birokrasi daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pancana, Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Minggu (15/3/2026). Agenda ini dihadiri langsung oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, Wakil Bupati, serta tim panitia uji kompetensi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mengatakan kegiatan evaluasi dan uji kompetensi merupakan langkah penting untuk memastikan birokrasi bekerja lebih profesional dan mampu mendukung program pembangunan daerah.
Menurut dia, birokrasi memiliki peran utama membantu pemerintah daerah menjalankan visi dan misi pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Birokrasi membantu pejabat eksekutif mewujudkan visi dan misi pembangunan. Karena itu aparatur harus memiliki kompetensi, kualifikasi, dan arah kerja yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah,” kata Azhari.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pimpinan, tetapi juga pada kinerja aparatur yang menjalankan program secara langsung di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Azhari juga menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara pejabat politik dan aparatur birokrasi dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, pejabat politik bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemberi mandat melalui proses demokrasi. Sementara itu, aparatur birokrasi memiliki mekanisme pertanggungjawaban administratif yang mengikuti aturan dan sistem pemerintahan yang berlaku.
Selain menjadi proses penilaian kinerja, uji kompetensi ini juga bertujuan memperkuat manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Buton Tengah.
Azhari juga menyinggung beberapa pejabat yang telah menduduki jabatan cukup lama di lingkup pemerintah daerah.
“Ada pejabat yang sudah menjabat hingga delapan tahun. Selama kinerjanya dinilai baik tentu tidak masalah, tetapi sistem tetap harus berjalan. Evaluasi ini menjadi cara untuk mengukur kapasitas sekaligus menjaga keseimbangan organisasi,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti proses evaluasi dan uji kompetensi dengan penuh tanggung jawab serta menjaga integritas selama tahapan berlangsung.
“Kita jalani proses ini dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Semoga semua yang kita lakukan membawa manfaat bagi pembangunan daerah,” kata Azhari.
