Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Musrenbang sebagai langkah strategis merumuskan arah pembangunan yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di ElMadina Hotel Gorontalo tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, hingga tokoh masyarakat.
Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang berperan penting dalam menyatukan berbagai kepentingan pembangunan daerah ke dalam satu arah kebijakan yang terintegrasi.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah mendorong proses perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara tepat sasaran.
“Pemerintah daerah menyelaraskan aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta kebijakan daerah dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Kami memastikan setiap usulan dibahas secara cermat dan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah,” ujar Ismet.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, keterlibatan tim ahli dan dukungan advokasi hukum menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah, lanjut dia, juga mendorong peran aktif tim ahli dalam merumuskan kebijakan berbasis data serta menghadirkan tim advokat daerah guna mengantisipasi potensi kendala hukum.
“Kami melibatkan tim ahli daerah secara aktif. Jika terdapat persoalan hukum dalam proses perencanaan, tim advokat daerah harus hadir agar seluruh tahapan berjalan aman dan sesuai regulasi,” katanya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menargetkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
