Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mengoptimalkan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026 untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Mulai dari pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hingga percepatan perbaikan infrastruktur dasar.
Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyatakan pemerintah daerah masih memiliki ruang melakukan pergeseran anggaran di sejumlah pos belanja guna memperkuat program prioritas.
“Kita masih bisa menyahuti beberapa kebutuhan masyarakat melalui pergeseran anggaran di beberapa titik,” ujar Azhari, Sabtu (11/04/2026).
Pemkab Buteng saat ini mengkaji skema pembayaran gaji PPPK paruh waktu dengan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang membuka peluang penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami melakukan pengecekan dan pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut agar implementasinya tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah mempertimbangkan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buteng tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Sulawesi Tenggara, pemerintah tetap mempertahankan pembayaran TPP selama ini.
“Di wilayah jazirah Muna-Buton, beberapa daerah sudah tidak lagi membayarkan TPP. Namun Buteng masih mempertahankannya meskipun PAD rendah, indeks pembangunan manusia belum optimal, angka kemiskinan relatif tinggi, dan indikator kesehatan perlu ditingkatkan,” kata Azhari.
Ia memperkirakan rasionalisasi TPP minimal 30 persen dapat menghemat sekitar Rp8 miliar. Sementara itu, potensi efisiensi dari skema pembayaran gaji PPPK melalui Dana BOS diperkirakan mencapai Rp2 miliar.
“Total penghematan bisa mencapai Rp10 miliar dan akan kami arahkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Buteng memprioritaskan penggunaan anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini banyak mengalami kerusakan.
Keterbatasan anggaran sebelumnya membuat pemerintah daerah belum mampu melakukan penanganan secara menyeluruh.
Namun, melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sejumlah ruas jalan mulai mendapatkan dukungan anggaran.
Di antaranya, perbaikan ruas Labungkari–Lakudo dengan alokasi sekitar Rp6 miliar.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan perbaikan ruas Mawasangka menuju perbatasan Kabupaten Muna melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada tahun ini.
“Untuk ruas jalan dengan skala lebih kecil seperti di Wasilomata, kami dapat menanganinya melalui anggaran pemeliharaan hasil optimalisasi,” ujarnya.
Pemkab Buteng juga mendorong peningkatan infrastruktur di wilayah lain, termasuk Sangiawambulu, melalui skema IJD.
Pada 2026, daerah tersebut memperoleh tiga paket proyek, dengan satu proyek jalan menuju RSUD telah berjalan, sementara dua paket lainnya dalam tahap persiapan pelaksanaan.
Di luar sektor infrastruktur, pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran hasil optimalisasi untuk penanganan lingkungan dan sosial.
Program tersebut mencakup penambahan fasilitas bak sampah di sejumlah kecamatan serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Jika seluruh rencana ini disepakati, maka hasil optimalisasi anggaran akan kami fokuskan sepenuhnya pada kebutuhan mendesak yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Azhari.
