Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Kabgor) memperkuat sinkronisasi data antar instansi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna memastikan layanan kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan hal tersebut saat memimpin Forum Komunikasi dan Kemitraan pemangku kepentingan JKN tingkat kabupaten, Senin (13/4/2026).
Sugondo menyatakan perbedaan dan ketidaksinkronan data antarinstansi masih menjadi tantangan utama dalam implementasi JKN di daerah.
Kondisi ini berpotensi menghambat pelayanan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan secara cepat.
“Kami mendorong seluruh pihak meningkatkan sinkronisasi data agar tidak muncul kendala dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Sugondo.
Ia menilai akurasi dan integrasi data menjadi kunci keberhasilan program JKN dalam menjangkau masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Pemerintah daerah, menurut dia, membutuhkan data yang valid untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, Sugondo meminta peningkatan kualitas layanan oleh BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan di daerah.
Ia menekankan pelayanan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga berkomitmen mengawal pelaksanaan program JKN agar sesuai standar dan regulasi.
Pengawasan dilakukan untuk menjaga mutu layanan sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan.
“Pemda hadir memastikan layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Sugondo menilai peran Forum Komunikasi dan Kemitraan sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Forum ini dinilai mampu menyatukan persepsi, mengidentifikasi persoalan lapangan, serta merumuskan solusi bersama secara berkala.
“Forum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan,” katanya.
Sugondo berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat agar cakupan layanan JKN di Kabupaten Gorontalo semakin luas.
Ia juga menegaskan pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan. Semua harus terlayani dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo optimistis penguatan koordinasi, peningkatan kualitas layanan, dan dukungan data yang akurat akan mendorong pelaksanaan JKN menjadi lebih efektif, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
