- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lembaga mitra: BMKG, Basarnas
Komisi VI (Perdagangan, BUMN, Koperasi)
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi dan UKM
Lembaga mitra: BPKN, KPPU
Komisi VII (Perindustrian, Ekonomi Kreatif, Pariwisata)
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif
Lembaga mitra: BSN, RRI, TVRI
Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lembaga mitra: KPAI, BNPB
Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Lembaga mitra: BPOM, BPJS Kesehatan
Komisi X (Pendidikan, Riset, dan Olahraga)
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
Lembaga mitra: Perpusnas, BRIN
Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter)
- Kementerian Keuangan
- Kementerian PPN/Bappenas
Lembaga mitra: Bank Indonesia, OJK, BPK
Komisi XII (Energi, Sumber Daya Alam, dan Investasi)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Investasi/BKPM
Komisi XIII (Hukum dan HAM)
- Kementerian Hukum dan HAM
Lembaga mitra: Komnas HAM, LPSK
Badan Anggaran
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Dengan jumlah kementerian yang mencapai 46, kabinet Prabowo-Gibran diharapkan mampu menangani berbagai isu strategis di Indonesia, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
