Hibata.id – Dedy Mandarsyah tengah menjadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan dengan dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang mahasiswa koas Universitas Sriwijaya (Unsri).
Kasus tersebut diduga bermula dari sengketa jadwal piket jaga malam saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak, terutama setelah Dedy Mandarsyah, yang menjabat sebagai pejabat tinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terlibat dalam polemik tersebut.
Nama Dedy semakin mencuat setelah netizen menyerbu akun media sosial Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, tempatnya bertugas sebagai Kepala Balai.
Meskipun sorotan utama adalah kasus penganiayaan, publik juga tertarik dengan latar belakang karier dan harta kekayaan yang dimilikinya, yang baru-baru ini dipublikasikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Profil Dedy Mandarsyah dan Karier di Kementerian PUPR
Dilansir dari berbagai sumber, Dedy Mandarsyah saat ini menjabat sebagai Kepala BPJN Kalimantan Barat, posisi yang diembannya sejak Oktober 2024.
Sebelumnya, Dedy menggantikan Handiyana dan telah berkarier lama dalam berbagai posisi penting di Kementerian PUPR. Sebelum bertugas di Kalimantan Barat, Dedy menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau (2016–2019), kemudian pindah ke Sumatera Selatan di posisi yang sama pada 2019.
Kariernya berlanjut sebagai Pejabat Pembuat Komite (PPK) hingga Desember 2022 sebelum akhirnya dipindahkan ke BPJN Kalimantan Barat.
Kekayaan Dedy Mandarsyah Terungkap dalam LHKPN
Menurut LHKPN yang diterbitkan pada Sabtu (14/12), Dedy Mandarsyah tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp9,42 miliar. Berikut adalah rincian kekayaannya untuk periode 2023:
- Total Kekayaan: Rp9,42 miliar
- Aset Kas dan Setara Kas: Rp6,72 miliar
- Harta Bergerak Lainnya: Rp830 juta
- Tanah dan Bangunan: Rp750 juta
- Surat Berharga: Rp670 juta
- Mobil Honda CRV 2019: Rp450 juta
Kekayaan yang cukup signifikan ini mencerminkan posisi Dedy sebagai pejabat tinggi di kementerian yang memiliki pengaruh besar dalam sektor infrastruktur dan pembangunan.
Sebagai Kepala BPJN Kalimantan Barat, ia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pembangunan jalan dan infrastruktur di wilayah tersebut.
Kontroversi Menyusul Kasus Penganiayaan
Keterlibatan Dedy Mandarsyah dalam dugaan kasus penganiayaan memunculkan berbagai pertanyaan terkait profesionalisme dan integritasnya.
Meski demikian, hingga kini, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut.
Sementara itu, publik terus memantau perkembangan kasus ini, sembari menantikan klarifikasi lebih lanjut terkait kejadian yang melibatkan pejabat penting di Kementerian PUPR tersebut.
Dengan kontroversi yang mengiringi kariernya, sorotan terhadap Dedy Mandarsyah diprediksi tidak akan surut dalam waktu dekat.
