Scroll untuk baca berita
Buton

DPRD Soroti Fasilitas Sekolah Rusak, Kadis Pendidikan Buteng Beri Tanggapan Tegas

×

DPRD Soroti Fasilitas Sekolah Rusak, Kadis Pendidikan Buteng Beri Tanggapan Tegas

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Abdullah saat mengikuti saat rapat gabungan komisi bersama DPRD Buteng/Hibata.id
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Abdullah saat mengikuti saat rapat gabungan komisi bersama DPRD Buteng/Hibata.id

Hibata.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Abdullah, membeberkan kondisi memprihatinkan ruang kelas di wilayahnya saat rapat gabungan komisi bersama DPRD Buteng, Senin (7/7/2025). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Abdullah menyampaikan bahwa dari total 996 Ruang Kegiatan Belajar (RKB) di Buteng, lebih dari sepertiganya mengalami kerusakan.

Scroll untuk baca berita

Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar yang perlu ditangani bersama, terutama menyangkut fasilitas pendidikan dasar dan menengah.

“Kalau mau semua cepat selesai, saya minta kepada Bappeda dan Dinas Keuangan agar menyiapkan anggaran Rp29 miliar. Dengan itu, seluruh RKB rusak berat bisa kami tangani tahun depan,” ujar Abdullah di ruang rapat DPRD.

Ratusan RKB Buteng Rusak Berat

Dalam forum tersebut, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rasid Sabi, menyoroti banyaknya kerusakan RKB di Kecamatan Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur. Abdullah membenarkan laporan itu dan merinci data kerusakan ruang belajar.

Untuk tingkat SD, dari 730 RKB yang tersebar di 96 sekolah:

  • 283 dalam kondisi baik

  • 173 rusak ringan

  • 211 rusak sedang

  • 72 rusak berat

Sedangkan di tingkat SMP, dari total 266 RKB:

  • 20 dalam kondisi baik

  • 54 rusak ringan

  • 62 rusak sedang

  • 30 rusak berat

“Ini yang harus kita pikirkan bersama, jika kita memang berkomitmen terhadap kualitas pendidikan,” tegas Abdullah.

Ketergantungan pada DAK

Abdullah mengungkapkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama dalam penanganan kerusakan. Hingga kini, perbaikan mayoritas RKB hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersedia sangat terbatas untuk membiayai pembangunan baru.

Berdasarkan estimasi Dinas Dikbud:

  • Perbaikan 72 RKB SD rusak berat membutuhkan dana sekitar Rp20,16 miliar (estimasi Rp280 juta per RKB)

  • Perbaikan 30 RKB SMP rusak berat memerlukan Rp9 miliar (estimasi Rp300 juta per RKB)

Total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kerusakan berat mencapai Rp29 miliar.

Abdullah berharap perhatian semua pihak terhadap kondisi pendidikan di Buteng tidak hanya tertuju pada masalah, tetapi juga pada kemajuan yang telah dicapai.

“Jangan hanya yang rusak saja diviralkan, yang sudah bagus juga harus diperlihatkan,” katanya sambil tersenyum.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel
Baca Juga:  Bupati Azhari Pimpin Persiapan HUT RI ke-80, Desa Didorong Aktif Rayakan Merdeka
Example 120x600