Hibata.id – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tengah mendalami pengelolaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Termasuk efektivitas dukungan anggaran bagi lembaga independen daerah seperti Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Pembahasan tersebut terkuak dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo dan BKPSDM.
Dalam rapat yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov, Sila Botutihe juga membahas mekanisme seleksi Anggota KIP Gorontalo periode 2025–2029.
Dalam rapat itu, Komisi I mencatat sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Khususnya terkait kesiapan anggaran dan dukungan operasional bagi lembaga yang telah ditetapkan melalui proses seleksi.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, menilai alokasi anggaran bagi KIP dan KPID masih jauh dari ideal.
Ia menegaskan bahwa peran kedua lembaga tersebut sangat penting bagi pelayanan informasi publik dan pengawasan penyiaran di daerah.
“Keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi dukungan anggaran yang disiapkan justru sangat minim,” kata Femmy dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa KPID Gorontalo telah ditetapkan dan proses administrasi hukum juga telah berjalan.
Bahkan, biro hukum memastikan surat keputusan dapat segera diproses sehingga pelantikan dapat dilakukan sesuai ketentuan, yakni maksimal 30 hari setelah penetapan.
Namun, Femmy mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah setelah pelantikan dilakukan.
Menurutnya, anggaran yang hanya sekitar Rp100 juta tidak cukup untuk mendukung program kerja lembaga selama satu tahun anggaran.
“Kalau setelah dilantik mereka tidak bisa bekerja maksimal karena anggaran sangat terbatas, itu justru menjadi masalah. Bahkan tidak sampai dua bulan anggaran itu sudah habis,” katanya.
Ia menilai penganggaran tersebut terkesan hanya bersifat formalitas tanpa perencanaan yang matang.
Menurutnya, jika anggaran tidak mampu menopang kinerja lembaga, maka pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi serius sejak awal.
“Seleksi sudah berjalan sangat transparan dan objektif. Program-program yang disampaikan calon anggota juga bagus, tetapi tidak sejalan dengan dukungan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Femmy juga mengakui bahwa pergeseran anggaran di tengah tahun bukan perkara mudah.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah agar penganggaran lembaga independen benar-benar disiapkan secara rasional dan berkelanjutan.
