Hibata.id – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kini tengah mendalami pengelolaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Termasuk efektivitas dukungan anggaran bagi lembaga independen daerah seperti Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Gorontalo serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Rapat yang turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe, juga membahas mekanisme seleksi Anggota KIP Gorontalo periode 2025–2029.
Dalam forum tersebut, Komisi I mencatat sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Terutama terkait kesiapan anggaran dan dukungan operasional bagi lembaga independen yang telah ditetapkan melalui proses seleksi resmi.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salima, menilai pengelolaan tenaga outsourcing dan dukungan anggaran masih memerlukan pembenahan menyeluruh agar berjalan efektif dan transparan.
Ia menyoroti distribusi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Termasuk pada lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan informasi.
“Secara prinsip, anggaran yang telah dialokasikan harus benar-benar mendukung kinerja lembaga, bukan justru menimbulkan kendala operasional,” kata Fikram dalam rapat tersebut.
Komisi I juga menyoroti data tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan orang.
Persoalan ini berkaitan langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran serta kesejahteraan tenaga kerja non-ASN.
Fikram bilang, transparansi pengelolaan anggaran outsourcing perlu diperkuat.
Agar tidak menimbulkan kesenjangan antara alokasi anggaran dan penerimaan yang diterima tenaga kerja.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan tenaga outsourcing.
Ia juga meminta Pemerintah memastikan dukungan anggaran yang memadai bagi KIP dan KPID.
“Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kinerja lembaga independen dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” ia menandaskan.
