Hibata.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram A.Z. Salilama, menyoroti kondisi kantor penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta yang dinilai belum mampu merepresentasikan citra daerah jika dibandingkan dengan fasilitas serupa milik provinsi lain.
Fikram menegaskan, kantor penghubung memiliki peran strategis sebagai etalase daerah, sekaligus pusat pelayanan dan koordinasi bagi masyarakat Gorontalo serta pejabat daerah yang berkegiatan di ibu kota.
Namun, ia menilai perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas tersebut masih belum optimal. Kondisi fisik kantor penghubung dan anjungan Gorontalo di Jakarta disebut terkesan kurang terawat, meskipun fasilitas itu kerap digunakan oleh anggota DPRD, jajaran eksekutif, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya minta Pemerintah Provinsi harus memperhatikan kantor penghubung Gorontalo yang ada di Jakarta,” ujar Fikram saat rapat bersama pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (22/12/2025).
Selain persoalan fasilitas, Fikram juga menyoroti kebijakan penganggaran. Ia meminta agar kantor penghubung tidak dijadikan objek efisiensi anggaran, mengingat fungsinya yang vital dalam mendukung pelayanan, koordinasi, dan aktivitas pemerintahan daerah di tingkat nasional.
Menurutnya, kritik tersebut bukan hanya disampaikan atas nama pribadi, melainkan menjadi keluhan yang dirasakan oleh banyak anggota legislatif.
“Hampir semua anggota DPRD Provinsi mengeluhkan persoalan ini,” katanya.
Lebih lanjut, Fikram yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mendorong anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar memberikan perhatian khusus terhadap penguatan fungsi dan fasilitas kantor penghubung.
“Ini juga saya minta kepada anggota Banggar DPRD agar memberikan perhatian terhadap kantor penghubung,” ujarnya.
Ia berharap, masukan tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas anggaran ke depan, sehingga kantor penghubung Gorontalo di Jakarta dapat berfungsi optimal sebagai wajah daerah dan pusat pelayanan bagi masyarakat.
