Hibata.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan perhatian serius terhadap anggaran operasional dan kesejahteraan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurut Fikram, Satpol PP memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah (perda).
Namun, hingga saat ini, alokasi anggaran untuk instansi tersebut dinilai masih minim dan belum mencerminkan beban tugas di lapangan.
“Satpol PP adalah garda terdepan dalam pelaksanaan perda dan penegakan hukum di masyarakat. Mereka aktif dalam kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan), tapi fasilitas pendukungnya belum optimal,” kata Fikram saat rapat kerja bersama mitra eksekutif di Gorontalo, Sabtu.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti kurangnya honorarium dan tunjangan bagi personel Satpol PP, yang menurutnya dapat berdampak pada semangat dan profesionalisme aparatur di lapangan.
“Tidak adil jika kita menuntut kinerja maksimal, tapi dukungan anggaran tidak memadai. Pemerintah provinsi harus lebih peduli terhadap kebutuhan dasar Satpol PP,” tegasnya.
Fikram berharap agar Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun rencana anggaran yang lebih proporsional dalam APBD 2026.
Dukungan anggaran yang cukup dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Satpol PP serta mendukung pelaksanaan tugas di seluruh kabupaten dan kota.
Satpol PP Provinsi Gorontalo merupakan institusi penegak perda yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Satpol PP kerap terlibat dalam berbagai operasi pengawasan dan penertiban, termasuk penanganan pelanggaran ketertiban umum dan pelaksanaan instruksi pemerintah daerah.
Namun keterbatasan dana operasional, minimnya insentif, dan beban kerja tinggi menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh institusi ini.
Fikram menegaskan kembali pentingnya keberpihakan anggaran kepada lembaga penegak perda. Ia juga mengingatkan agar reformasi kelembagaan Satpol PP disertai dengan dukungan logistik dan sumber daya manusia yang andal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berwibawa.
