Hibata.id – Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Gorontalo memperingatkan potensi kebangkitan radikalisme di daerah menyusul keterlibatan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam aksi solidaritas Palestina yang digelar di kawasan Perlimaan Telaga.
Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Gorontalo mengecam keterlibatan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam aksi solidaritas Palestina yang berlangsung di jantung kota Gorontalo, Jumat (25/7) sore.
Aksi yang awalnya bertajuk kemanusiaan tersebut justru menampilkan atribut khas HTI, termasuk spanduk dan bendera hitam-putih bertuliskan kalimat tauhid.
Simbol itu diketahui kerap digunakan untuk menyebarkan ideologi transnasional yang menolak sistem demokrasi dan mengampanyekan tegaknya khilafah.
Kepala Bidang Keagamaan FKPT Gorontalo, Dr. Dikson Yasin, MH, menyatakan bahwa keberadaan atribut HTI di tengah aksi tersebut bukan hal sepele.
Menurutnya, hal itu merupakan sinyal bahwa jaringan HTI masih aktif dan mulai melakukan regenerasi secara sistematis di Gorontalo.
“Ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan strategi terstruktur untuk membangun kembali basis ideologis yang telah dilarang negara. Mereka memboncengi isu Palestina untuk menyusupkan agenda khilafah,” ujar Dr. Dikson.
Ia menegaskan bahwa simpati masyarakat terhadap Palestina tidak seharusnya dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki agenda politik ideologis.
HTI, menurutnya, berupaya mengubah narasi kemanusiaan menjadi propaganda ekstremisme yang berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Peringatan FKPT
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dalam Indeks Potensi Radikalisme pada 2024.
Kenaikan satu poin tersebut menjadikan Gorontalo sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan lonjakan tertinggi secara nasional.
Dr. Dikson mengingatkan bahwa sikap permisif masyarakat terhadap simbol-simbol radikal seperti bendera HTI dapat membuka ruang infiltrasi ideologi ekstrem.
Ia menegaskan bahwa pembelaan terhadap Palestina harus dilakukan dalam koridor hukum dan kemanusiaan, bukan dengan menghidupkan kembali gerakan yang telah dilarang oleh pemerintah.
“Palestina layak mendapat dukungan, tetapi bukan melalui narasi yang membahayakan negara. Membiarkan HTI muncul kembali sama saja dengan membiarkan benih radikalisme tumbuh di rumah kita sendiri,” ujarnya.
FKPT Gorontalo mendesak aparat keamanan untuk menindak tegas setiap aktivitas yang terindikasi sebagai bagian dari gerakan terlarang. Keberadaan simbol HTI di ruang publik dinilai sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
Lebih lanjut, FKPT mengajak tokoh agama, akademisi, ormas Islam, dan elemen sipil lainnya untuk aktif menolak infiltrasi ideologi ekstrem. Diam bukanlah sikap netral, melainkan bentuk pembiaran terhadap ancaman nyata terhadap negara.
“HTI bukan hanya ide, tapi gerakan politik yang ingin mengganti sistem pemerintahan. Jika tidak dicegah, dampaknya bisa sangat serius,” tutup Dr. Dikson.
Aksi solidaritas Palestina di Gorontalo telah menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat. Pertanyaannya: apakah kita akan mendengar peringatannya, atau membiarkan gerakan terlarang mengibarkan benderanya kembali atas nama empati?
